Bukan Saling Menuduh

MENTERI Luar Negeri Ali Alatas tak henti-hentinya meloncat dari meja perundingan yang satu ke meja perundingan yang lain. Dua pekan lalu ia baru saja selesai berunding dengan rekannya para menteri luar negeri ASEAN di Manila, membahas hak asasi manusia. Akhir pekan lalu ia terbang ke Beijing untuk mengadakan perundingan soal Kamboja dengan pihak Dewan Nasional Tertinggi (SNC) Kamboja. Awal pekan depan ia sudah kembali ke tanah air, duduk di meja perundingan untuk pembentukan Forum Indonesia-Australia. Berikut penjelasan Alatas atas ketiga masalah itu kepada wartawan TEMPO Siti Nurbaiti, yang mewawancarainya Kamis pekan lalu: Hak asasi manusia tampaknya boleh dibilang tak bersifat universal lagi karena ada beda penafsiran Barat dan ASEAN. Kita tak berkonfrontasi dengan negara Barat. Negara berkembang punya pandangan dasar yang berlandaskan pada persepsinya atas masalah ini. Terutama yang berakar pada piagam PBB dan juga diilhami oleh akar sejarah tentang nilai budaya sendiri, serta keadaan sosial politik dan ekonomi yang berlainan di negara-negara berkembang. Jadi posisi negara berkembang: marilah kita sama-sama mengadakan promosi dan proteksi human right seperti yang dianjurkan oleh piagam PBB dan Declaration of Human Right. Itu merupakan kewajiban bersama atas dasar kerja sama, bukan saling tuduh. Atau, tanpa membuat hak asasi manusia menjadi konditionalitas bagi upaya lain seperti kerja sama ekonomi. Tentang konsultasi masalah Kamboja, apa yang dibicarakan di Beijing? Pertemuan Beijing (7-8 November) ini untuk mencari penyelesaian atas kemacetan yang sekarang terjadi dalam pelaksanaan Persetujuan Paris. Saya dan Menteri Luar Negeri Prancis Roland Dumas, tuan rumah Konperensi Paris, akan mengadakan serangkaian konsultasi dengan anggota SNC yang dipimpin Pangeran Norodom Sihanouk dan wakil khusus Sekjen PBB Agassi. Konsultasi ini akan dihadiri wakil-wakil kelima anggota tetap dewan yang diperluas dan dari Thailand, Jepang, Australia. Dan RRC ikut jadi peserta, bukan tuan rumah. Apa yang dilakukan? Yang akan kami lakukan adalah mendengarkan semua pihak, khususnya Democratic Kamboja. Kemudian baru sampai pada suatu kesimpulan, bagaimana kira-kira mengatasinya. Kalau tidak bisa, ya, terpaksa kami harus laporkan kembali ke Dewan Keamanan PBB. Kalau berhasil, mudah-mudahan, Democratic Kamboja akan ikut serta lagi sehingga Perjanjian Paris bisa diteruskan dengan semua pihak secara seimbang. Kami sudah lama tahu keberatan Democratic Kamboja itu. Pertama, verifikasi penarikan mundur pasukan Vietnam dan kedua, status dan wewenang SNC yang, menurut Demokratic Kamboja, belum sepenuhnya menjalankan fungsi dan statusnya. Kieu Shampan menyatakan tak bersedia ikut pemilu.... Sampai sekarang dia bilang tak mau ikut pemilu, tak mau dilucuti senjatanya, tak mau menyerahkan pasukannya untuk di-regrouping. Bagaimana dengan forum Indonesia-Australia? Ini merupakan forum konsultasi yang dibentuk atas dasar kesepakatan pada waktu Perdana Menteri Paul Keating ke sini. Untuk meningkatkan kerja sama kedua negara, khususnya bidang ekonomi dan meningkatkan konsultasi. Ini bukan hanya menlu menghadapi menlu atau menteri ekonomi dengan menteri ekonomi. Di pihak mereka akan datang lima menteri dan di pihak kita juga lima atau enam menteri. Juga akan ada penandatanganan sejumlah persetujuan dan memorandum of understanding (MOU).