Terakhir Bukan Terlambat

CEPAT atau lambat, Partai Demokrasi Indonesia tampaknya juga akan mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk 1993-1998. Sepanjang dua pekan lalu, paling tidak sudah dua pernyataan dukungan untuk Jenderal (Purn.) Soeharto yang meluncur dari kandang Partai Banteng itu. Dari Jawa Tengah, DPD dalam rapat pimpinan terasnya telah memunculkan nama Soeharto sebagai calon presiden. Jumat dua pekan lalu, Markus Wauran, Sekretaris Fraksi PDI di DPR, juga mengumumkan calon yang sama. Markus melempar dukungannya itu di Manado, dalam acara sarasehan DPD KNPI Sul-Ut. Dan Ketua Komisi X DPR ini sekali lagi mengulangi dukungannya di Gedung DPR Senayan, Senin pekan lalu. Kalau benar PDI akan muncul dengan nama Soeharto, lengkaplah lima fraksi di MPR mencalonkan putra kelahiran Desa Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, yang kini berusia 71 tahun itu. Sampai sekarang, memang tinggal Fraksi PDI yang belum buka suara tentang calon presiden secara resmi. "PDI tak akan mengucapkan apa pun sebelum rapat pimpinan pada Januari mendatang," kata Sekjen PDI Nico Daryanto. Karena dianggap mendahului rapim, Markus Wauran konon dijatuhi sanksi berupa peringatan keras. Ketika ditemui TEMPO pekan lalu, bekas dosen ilmu manajemen IKIP Manado ini mengelak. "Saya sedang dihukum PDI, tak boleh ngomong." Wauran ternyata punya alasan untuk mencalonkan Pak Harto. Sebuah sumber yang sangat dekat dengan bendahara PDI itu menjelaskan asal-usul datangnya usulan nama itu. Kata sumber TEMPO, salah satu butir putusan Kongres PDI pada tahun 1986 berbunyi: "PDI mendukung dan menyatukan diri dengan kepemimpinan nasional di bawah Pak Harto". Artinya, PDI terikat dengan komitmen ini sampai kongres berikutnya. Selanjutnya, ujar sumber tadi, alasan Wauran mencalonkan Pak Harto adalah agar warga PDI tak bingung. Berbagai usulan nama presiden dan wakil presiden memang berhamburan dari kandang Banteng, walau kemudian diakui sebagai pernyataan pribadi. Yahya Nasution, salah satu ketua, pernah mencalonkan Menteri Rudini. Guruh Soekarno Putra dalam kampanye juga dicalonkan sebagai presiden oleh Sophan Sophiaan, bintang dan sutradara film, anggota DPR dari PDI. Yang membingungkan, pekan lalu di Jawa Tengah, Aberson Marle Sihaloho, juga dari DPP, malah menyatakan bahwa PDI bisa saja tak mencalonkan Pak Harto. Di mata Nico Daryanto, sekjen PDI, apa pun alasannya, Wauran sudah menyalahi ketentuan. Pengurus DPP akan buka suara soal presiden dalam rapim Januari nanti. "Peringatan itu saja sudah merupakan sanksi," kata Sukowaluyo, juga ketua PDI. Namun, soal sanksi ini dibantah oleh sumber yang dekat dengan Wauran tadi. Wauran tak pernah "diadili" oleh kole ganya di PDI dan tak pernah pula ada sanksi konkret untuknya. Malah, Wauran kabarnya menegaskan bahwa adalah haknya untuk mencalonkan Pak Harto dan dia akan turun ke daerah-daerah untuk mengemukakan sikapnya ini. Yang menarik, ketika dia mengemukakan pencalonan Pak Harto di Manado, Sekjen Nico Daryanto juga berada di sana. Namun, entah mengapa, ketika ditanya TEMPO soal sanksi untuk Wauran ini, Nico hanya berkomentar singkat, "Tanya saja Ketua Umum." Kalau Wauran "dihukum" soal pencalonan Pak Harto, pengurus PDI Jawa Tengah kelihatannya akan aman-aman saja. "Sebenarnya hasil itu belum saatnya diumumkan, ternyata ada yang membocorkan. Saya tak tahu bocornya dari mana, tapi itu urusan DPD Jawa Tengah," kata Nico Daryanto. Sumber TEMPO yang lain menjelaskan, memang ada beda pendapat di kalangan pengurus pusat PDI soal pencalonan presiden ini. Masalahnya, PDI sejak masa kampanye sudah "galak" dengan isu perubahan, yang ditafsirkan banyak pendukungnya termasuk perubahan pimpinan negara. PDI pula yang melontarkan bahwa masa jabatan presiden sebaiknya dibatasi dua kali saja. Kini, seperti dikatakan Menko Polkam Sudomo pekan lalu, dalam hal calon presiden, PDI salah janji. "Waktu kampanye PDI menyebut punya calon lain. Sekarang PDI merasa kesulitan sendiri dengan janji kampanye itu," kata Sudomo. Aktivis muda PDI seangkatan Guruh Soekarno Putra jelas menginginkan PDI menepati janji kampanye pada pendukungnya. "Karena sebenarnya itu merupakan aspirasi sebagian besar pengurus pusat PDI. Kalau momentum itu lewat, tak akan datang lagi," kata seorang pengurus teras PDI. Menurut dia, lima tahun lalu, Ketua Umum PPP H.J. Naro telah merebut banyak simpati dengan pencalonan dirinya sebagai wakil presiden. "Sekarang, PDI berkesempatan meraih momentum itu," katanya. Dan konon, ketika Ali Sadikin dicalonkan oleh sekelompok anak muda di DPR pekan lalu, pengurus PDI secara informal sempat membahas kemungkinan memajukan bekas gubernur DKI Jaya itu sebagai calon presiden dari PDI. Alhasil, kata Nico Daryanto, PDI memang akan merupakan partai paling akhir yang memasukkan nama calon presidennya -- yang mengingatkan orang akan "aksi" PDI yang akhirnya mau menandatangani hasil Pemilu di hari terakhir. "Kami hanya belakangan, tapi tak terlambat," ujar Nico Daryanto. Semua jelas, kan? Toriq Hadad, Sri Pudyastuti, dan Bambang Sujatmoko