Dinamika beringin

KONFLIK di beberapa DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Golkar ternyata seperti penyakit menular: Menjalar dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ceritanya bisa dimulai dari Mataram. Pekan lalu, Ketua DPRD I NTB Mesir Suryadi di-recall. Ia dianggap "membangkang" terhadap kesepakatan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Golkar yang mencalonkan Warsito sebagai Gubernur NTB -- dan kini sudah menjadi Gubernur NTB menggantikan Gatot Suherman. Sebelumnya, di Sumba Barat juga terjadi kekisruhan. Ada gerakan sempalan dari anggota Golkar yang tak setuju atas pengangkatan kembali Umbu Djima sebagai Bupat Sumba Barat -- yang Rabu pekan silam sudah dilantik oleh Gubernur NTT H. Fernandez. Di Manado, Ketua DPD Golkar Sul-Ut Brigadir Jenderal (Purn.) F.P.D. Lengkey digugat kepemimpinannya oleh 22 dari 33 fungsionaris di DPD Golkar Sul-Ut. Kemelut serupa ini juga terjadi di Sul-Sel. Januari silam, Ketua DPD Golkar Sul-Sel Aliem Bachrie memberhentikan sekaligus tiga pengurus DPD tingkat II Golkar Tana Toraja. Pemberhentian itu karena tiga fungsionaris Golkar tadi tak mendukung pencalonan T.R. Andi Lolo sebagai Bupati Tana Toraja yang sudah diputuskan oleh DPD Golkar Sul-Sel. Kabar paling baru datang dari Sumatera Selatan. Di sana, Joen Alkahfi sejak Februari lalu harus rela menyerahkan kursi Ketua DPD IT Golkar Ogan Komering Ilir (OKI) dan Wakil Ketua DPRD II OKI yang pernah didudukinya itu. Begitu pula M. Senen Nasir yang kini tak lagi menjabat sebagai Sekretaris DPD II Golkar OKI. Itu semua bermula dari adanya konsensus bahwa Joen bakal menduduki jabatan Ketua DPRD II OKI menggantikan Abdul Rasyid Rais yang dicalonkan menjadi Bupati OKI. Skenario ini rupanya tak berjalan mulus. Memang, Abdul Rasyid Rais akhirnya terpilih dan dilantik menjadi Bupati OKI pada 16 Januari 1989 silam. Celakanya, nasib Joen tak semulus Abdul Rasyid Rais. Padahal, M. Senen Nasir sudah mengeluarkan surat edaran kepada anggota FKP yang duduk di DPRD II OKI yang isinya agar memilih Joen sebagai Ketua DPRD II OKI. Malah, dia juga merancang pernyataan kebulatan tekad agar DPD Sum-Sel merestui Joen sebagai calon Ketua DPRD yang dikenal dengan "Petisi 5 Juli 1989". Rupanya, DPD I Golkar Sum-Sel sudah mengantungi calon lain untuk menduduki kursi Ketua DPRD II OKI, yaitu Letnan Kolonel Jasman Malik. Maka, ketika terjadi pemilihan Ketua DPRD II OKI, ada tiga suara FKP yang menyeberang. Sekalipun Jasman Malik terpilih, Ketua DPD I Gol-kar Sum-Sel Hatta Mustofa tetap berang karena ada suara yang "menyeberang" itu. Buntutnya, Hatta meminta agar DPP Golkar menindak Joen dan Senen. Rupanya, sebelum kena "tindak", Joen dan Senen akhirnya memilih mengundurkan diri. "Itu dinamika namanya. Selama ini selalu terjalin komunikasi antara DPP dan DPD," kata Ketua Umum DPP Golkar Wahono. Memang, seperti kata Sekjen Golkar Rachmat Witoelar, munculnya kemelut dalam tubuh DPD Golkar bisa diartikan bahwa kini sudah banyak orang yang berani berbeda pendapat secara terbuka. "Budaya implisit dalam dunia politik kita kini sudah berubah menjadi budaya eksplisit," katanya. Itu sebabnya Golkar juga tak terlalu khawatir bahwa dampak serentetan kemelut ini bakal berpengaruh dalam pengumpulan suara di pemilu mendatang. Sebabnya, "Kekisruhan yang ada sekarang ini lebih banyak karena persoalan pribadi, dan bukan persoalan orang banyak," kata Usman Hasan, Wakil Sekjen Golkar. Ahmed Kurnia S., Rustam F. Mandayun Bersihar Lubis