Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) I Made Leo Wiratma mengkritik kecenderungan partai-partai politik di DPR yang merapat ke koalisi pemerintah. Dia menilai hal ini bisa membuat parlemen tak lagi kritis terhadap eksekutif dan menjadi lembaga stempel seperti yang terjadi di era Orde Baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ini saya khawatir akan kembali ke masa Orde Baru di mana DPR jadi lembaga stempel yang memberi cap apa yang dimaui oleh presiden," kata Made dalam acara diskusi di kantornya, Senin, 14 Oktober 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejumlah pihak memang mengkhawatirkan matinya oposisi di parlemen karena partai-partai seperti berbondong-bondong merapat ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Padahal, kata dia, check and balance diperlukan untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah.
"DPR kita ini belum kelihatan menjadi lembaga untuk menghadapi kebijakan baru pemerintah, yang mestinya menjadi lawan kritis dan mencarikan solusi dalam kebijakan pemerintah," ujar Made.
Made juga menyoroti Partai Gerindra yang merupakan rival utama, tetapi belakangan makin terlihat mesra dengan koalisi Jokowi. Menurut Made, bergabungnya Gerindra ke pemerintah akan menandai matinya oposisi di parlemen.
Bukan cuma itu, Made menilai Gerindra sebenarnya dapat berperan menyuarakan kepentingan rakyat agar pemerintah tidak semena-mena. Dia memprediksi partai bentukan Prabowo Subianto itu malah akan merugi sendiri jika memilih bergabung ke koalisi Jokowi.
"Kalau mereka jadi penyuara rakyat, 2024 mereka akan diganjar reward yang besar dlm pemilu. Tapi kalau milih pragmatis, pasti punishment juga akan diberikan rakyat di pemilu selanjutnya," kata dia.