Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

DPR Dikhawatirkan Jadi Lembaga Stempel Presiden Mirip Orde Baru

Kecenderungan partai politik di DPR merapat ke koalisi Jokowi membuat prihatin. Lembaga legislatif itu cuma akan jadi stempel seperti Orde Baru.

14 Oktober 2019 | 15.17 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Peneliti Formappi Lucius Karus, Peneliti SMRC Sirajuddin Abbad, Direktur Eksekutif Formappi Made Leo Wiratma, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk DPR Baru: Antara Perppu dan Amandemen GBHN di Kawasan Matraman, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) I Made Leo Wiratma mengkritik kecenderungan partai-partai politik di DPR yang merapat ke koalisi pemerintah. Dia menilai hal ini bisa membuat parlemen tak lagi kritis terhadap eksekutif dan menjadi lembaga stempel seperti yang terjadi di era Orde Baru.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Ini saya khawatir akan kembali ke masa Orde Baru di mana DPR jadi lembaga stempel yang memberi cap apa yang dimaui oleh presiden," kata Made dalam acara diskusi di kantornya, Senin, 14 Oktober 2019.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sejumlah pihak memang mengkhawatirkan matinya oposisi di parlemen karena partai-partai seperti berbondong-bondong merapat ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Padahal, kata dia, check and balance diperlukan untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah.

"DPR kita ini belum kelihatan menjadi lembaga untuk menghadapi kebijakan baru pemerintah, yang mestinya menjadi lawan kritis dan mencarikan solusi dalam kebijakan pemerintah," ujar Made.

Made juga menyoroti Partai Gerindra yang merupakan rival utama, tetapi belakangan makin terlihat mesra dengan koalisi Jokowi. Menurut Made, bergabungnya Gerindra ke pemerintah akan menandai matinya oposisi di parlemen.

Bukan cuma itu, Made menilai Gerindra sebenarnya dapat berperan menyuarakan kepentingan rakyat agar pemerintah tidak semena-mena. Dia memprediksi partai bentukan Prabowo Subianto itu malah akan merugi sendiri jika memilih bergabung ke koalisi Jokowi.

"Kalau mereka jadi penyuara rakyat, 2024 mereka akan diganjar reward yang besar dlm pemilu. Tapi kalau milih pragmatis, pasti punishment juga akan diberikan rakyat di pemilu selanjutnya," kata dia.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus