Haji Aji Mumpung

PUSING. Inilah yang mungkin dirasakan Maftuh Basyuni, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Belum genap sebulan bertugas, ia sudah menghadapi masalah pelik. Tiba-tiba sejumlah anggota DPR RI yang berkunjung ke Arab minta fasilitas untuk menunaikan ibadah haji, padahal mereka hanya mengantongi visa kunjungan, bukan visa haji. "Permintaan yang mendadak seperti ini sangat merepotkan," ujarnya. Keluhan Basyuni itu disampaikan dalam rapat koordinasi penyelenggaraan haji di Wisma Aziziyah, Mekah, pekan lalu. Permintaan para politisi tersebut membuatnya sibuk berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Maka, ia menyerukan agar di masa mendatang anggota parlemen yang akan menunaikan haji menempuh prosedur biasa, tak usah lewat jalur pintas. Bekas Sekretaris Negara di zaman Presiden Abdurrahman Wahid itu pantas gusar. Sudah terlalu sering para petinggi Arab Saudi berpesan agar pejabat dari negara sahabat tak berkunjung ke sana selama musim haji. Maklum, aparat di negeri itu sangat sibuk mengurusi penyelenggaraan ibadah haji. Yang jelas, "Kasus ini sangat memukul parlemen kita," ujar Lukman D. Saefuddin, anggota Komisi VI DPR, yang masuk dalam Tim Pemantau Operasional Haji di Mekah. Tahun ini, menurut Lukman, memang ada beberapa rombongan anggota DPR yang menunaikan haji. Selain lima orang anggota resmi Tim Pemantau, ada rombongan 13 orang yang baru saja melakukan kunjungan kerja ke Jepang, Amerika Serikat, Kuba, dan berakhir di Arab Saudi. Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR A.M. Fatwa ini cuma mengantongi paspor dinas berwarna biru, tapi minta kemudahan untuk beribadah haji. Di luar itu, masih ada 33 politisi gabungan dari berbagai komisi, termasuk Komisi IV. Rombongan ini juga tak punya paspor dan visa haji karena datang ke sana diundang oleh PT Garuda Indonesia untuk meninjau kantor perwakilannya. Dari sinilah beredar kabar bahwa mereka dibiayai Garuda. "Keperluan mereka benar-benar dicukupi karena mereka anggota Komisi IV, yang merupakan mitra Garuda," ujar seorang anggota DPR. Hanya, kabar miring itu ditepis oleh Ketua Komisi IV, Sumaryoto. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kunjungan resmi komisinya ke perwakilan Garuda di Mekah. Yang ada, katanya, sebanyak 16 anggota komisi yang memang berniat beribadah haji, antara lain K.H. Noer Iskandar Albarsany (F-PKB, ketua rombongan), Amri Husni Siregar (F-Reformasi), Muhammad Sofhian Mile (F-Partai Golkar), dan Prayogo (F-TNI/Polri). Di antara mereka ada yang membawa istri atau keluarganya, sehingga totalnya mencapai sekitar 30 orang. "Yang pokok, mereka itu berhaji. Tugas memantau Garuda hanya titipan dari saya," kata Sumaryoto. Biaya naik haji sebesar US$ 2.425 per orang, kata Ketua Komisi IV itu, ditanggung sendiri oleh peserta. Garuda hanya memberikan potongan US$ 45 dari tarif tiket yang berlaku sebesar US$ 865. Penjelasan Sumaryoto ini juga dibenarkan oleh Bachrul Hakim, Direktur Niaga PT Garuda Indonesia. Cuma, dibandingkan dengan rombongan haji biasa, para anggota parlemen yang bermodalkan "aji mumpung" itu tetap lebih enak. Mereka berangkat dengan pesawat reguler. Paspor yang digunakan pun cukup paspor dinas warna biru, bukan cokelat yang khusus untuk berhaji. Urusan ini, kata Sumaryoto, bisa lancar karena rombongan ini sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. Jadi, "Tidak ada urusannya dengan KBRI di Arab," katanya. A.M. Fatwa pun menolak dikatakan rombongannya mengandalkan "aji mumpung". Menurut politisi dari Partai Amanat Nasional ini, rombongan yang dipimpinnya tidak merepotkan pemerintah Arab. Buktinya, kata Fatwa, mereka dijemput Wakil Ketua Parlemen Arab, Bakar Saleh Satta. "Kebetulan ini kan musim haji. Justru tak wajar kalau tidak ke Tanah Suci untuk ibadah," ujarnya kepada pers. Kalau mau jujur, kelancaran mereka menjalankan ibadah haji lewat jalur pintas itu tak lepas dari upaya Abdul Wahid Maktub, Konsul Jenderal RI di Jeddah. Dialah yang memberi tahu keberadaan puluhan anggota DPR yang berhaji tanpa visa haji itu ke pemerintah Arab Saudi. Kalau tidak ada koordinasi semacam ini, bisa saja mereka ditangkap oleh petugas di sana karena dianggap sebagai jemaah ilegal. Bagaimanapun, beribadah lewat jalan pintas terasa kurang pantas, apalagi dilakukan oleh para wakil rakyat yang terhormat. Dwi Wiyana, Agus S. Riyanto