Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Ini Strategi Pemerintah untuk Pelacakan Kontak dan Tes Selama PPKM Darurat

Pemerintah akan meningkatkan kapasitas testing Covid-19 selama penerapan PPKM Darurat. Bagaimana strateginya?

2 Juli 2021 | 07.47 WIB

Petugas kesehatan menjemur pakaian pelindung yang sudah dicuci usai bertugas di tenda infeksius Puskesmas Tamblong, Bandung, Rabu, 30 September 2020. Upaya memperbanyak uji usap dan tracing penularan Covid-19 terkendala minimnya fasilitas. TEMPO/Prima Mulia
Perbesar
Petugas kesehatan menjemur pakaian pelindung yang sudah dicuci usai bertugas di tenda infeksius Puskesmas Tamblong, Bandung, Rabu, 30 September 2020. Upaya memperbanyak uji usap dan tracing penularan Covid-19 terkendala minimnya fasilitas. TEMPO/Prima Mulia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan meningkatkan kapasitas testing Covid-19 selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali, pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan langkah ini diambil karena angka positivity rate Covid-19 di Indonesia semakin tinggi. "Kita akan meningkatkan testing trasing kita sampai 3 sampai 4 kali lipat dari sekarang menjadi sekitar 500 ribu tes per hari," kata Budi Gunadi, dalam konferensi pers daring, Kamis, 1 Juli 2021.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Ia mengatakan Kementerian Kesehatan menggunakan panduan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dalam menerapkan jumlah testing yang diperlukan. Dalam buku panduannya, WHO menyebut testing harus berdasarkan positivity rate, yaitu persentase jumlah kasus positif terinfeksi virus corona dibagi jumlah orang yang menjalani tes.

Bila positivity rate di bawah 5 persen, maka testing yang harus dilakukan adalah 1 orang per seribu per minggu. Sedangkan jika rata-rata di antara 5 sampai 15 persen maka yang harus dites 5 orang per 1.000 penduduk per minggu. Sementara itu, jika positivity rate antara 15 sampai 25 persen maka testing dilakukan kepada 10 orang per 1.000 penduduk per minggu. Sedangkan jika di atas 25 persen, maka 15 orang per 1.000 penduduk per minggu. 

Saat ini, Budi mengatakan banyak daerah di Indonesia yang positivity rate sudah lebih dari 15 persen. Selain itu, prioritas testing juga akan diperbaiki. Tes yang akan dilakukan adalah untuk testing epidemiologis, bukan untuk testing skrining.

"Jadi benar-benar kita tes suspek dan kontak eratnya. Bukan yang skrining dia mau masuk ke mana, jalan ke mana. Tapi benar-benar untuk testing epidemiologis. karena ini yang dibayar oleh negara," kata Budi.

Pengawasan terhadap kontak erat juga akan diperketat dengan mewajibkan mereka karantina supaya tidak berpotensi menularkan virus.

Kebijakan ini telah disampaikan pada 122 daerah yang akan melaksanakan PPKM Darurat. Nantinya, Budi mengatakan tiap daerah itu akan memiliki target testing per hari yang harus dikejar. "Bisa lewat rapid antigen kalau swab PCR-nya lama, atau lewat PCR tapi targetnya kita hasil testing harus bisa keluar dalam waktu 24 jam. Jadi PCR tak keluar dalam 24 jam kita pakai rapid antigen," kata Budi Gunadi.

Egi Adyatama

Bergabung dengan Tempo sejak 2015. Alumni Universitas Jenderal Soedirman ini sejak awal meliput isu politik, hukum, dan keamanan termasuk bertugas di Istana Kepresidenan selama tiga tahun. Kini menulis untuk desk politik dan salah satu host siniar Bocor Alus Politik di YouTube Tempodotco

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus