Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando soal politik dinasti di Yogyakarta menuai sorotan tajam. Pernyataan Ade itu bermula ketika ia mengkritik gerakan mahasiswa di Yogyakarta yang menggelar aksi protes terhadap politik dinasti yang dijalankan Presiden Jokowi. Ade menilai aksi protes itu sangat ironi karena politik dinasti sebenarnya justru ada di Yogyakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal itu disampaikan Ade lewat video yang diunggah melalui akun X-nya, @adearmando61 pada Sabtu, 2 Desember 2023. Berdasarkan pantauan Tempo pada Senin, 4 Desember 2023, video tersebut telah dihapus. Meski begitu, video pernyataan Ade masih beredar luas di media sosial, salah satunya diunggah ulang oleh akun Tiktok @Jakartabergetar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi, misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti, di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM, mereka gunakan baju kaos bertuliskan republik rasa kerajaan," kata Ade dalam video itu.
Calon anggota legislatif dari PSI untuk daerah pemilihan DKI Jakarta II itu juga menilai aksi protes terhadap dinasti politik Jokowi tersebut sangat ironi. Dia mengatakan seharusnya mahasiswa melawan sistem dinasti di Yogyakarta yang gubernurnya menjabat tidak melalui pemilihan umum tapi karena faktor keturunan.
"Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan," jelasnya.
Singgung Ganjar Pranowo
Ade lantas menyinggung sistem yang berlaku di Yogyakarta akibat adanya Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta nomor 13 tahun 2012. Yang salah satu pembuat UU itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja DPR, Ganjar Pranowo, yang kini maju sebagai calon presiden.
"Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada 2012, dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam kelahiran undang-undang itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja di DPR yang bernama Ganjar Pranowo," ungkapnya.
"Pertanyaannya, kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini? Apakah mereka takut? Atau memang nggak paham apa arti politik dinasti? Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat," lanjut dia.
Selanjutnya, respons Sultan Hamengku Buwono X dan warga Yogyakarta
Menanggapi pernyataan Ade Armando soal politik dinasti di Yogyakarta, Raja Keraton Yogyakarta yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan amanat dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.
"Kalau (sistem pemerintahan) di Yogyakarta dianggap dinasti, ya diubah saja undang-undang (keistimewaannya)," kata Sultan di Yogyakarta Senin 4 Desember 2023.
Sultan mengatakan penetapan Gubernur dan wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini berlandaskan Undang Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Dia menyatakan hanya menjalankan amanat undang-undang tersebut.
"Dalam undang undang keistimewaan itu mengamanatkan, gubernur adalah sultan (bertahta) dan wakil gubernur paku alam (bertahta), kami hanya melaksanakan undang undang itu," kata Sultan.
"Jadi kalau mau dikatakan dinasti atau tidak, terserah dari mana masyarakat mau melihatnya," kata Sultan.
Sementara warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Yogyakarta Senin siang, 4 Desember 2023. Mereka mendesak PSI memecat Ade Armando dan mendesak kepolisian untuk menangkap serta memprosesnya secara hukum.
Permintaan maaf Ade Armando
Pasca pendapatnya viral, Ade Armando telah mengunggah video berisi permintaan maaf. Hal itu dia sampaikan melalui akun X (dulu Twitter) pribadinya. Dia menyatakan bahwa apa disampaikan melalui videonya terakhir merupakan pandangan pribadi bukan partainya. Berikut isi permintaan maaf Ade:
"Melalui video ini saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya. Seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta," kata Ade
"Saya harus clear kan apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya , sikap politik saya, ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta, itu sepenuhnya pandangan saya, tapi karena itu mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan," ujarnya.
Seperti diketahui, Ade Armando dan PSI merupakan pendukung dari pasangan calon presiden - calon wakil presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. PSI merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang ikut mengusung pasangan ini.
RIZKI DEWI AYU | PRIBADI WICAKSONO
Foto 
