Itu Baru Usul Pada Pemerintah

SEMULA Menteri Transmigrasi Martono menolak diwawancarai soal ribuan rumah yang konon dipusokan. "Itu soal serius dan tak bisa dijawab sekarang," katanya kepada wartawan TEMPO Tri Budianto Soekarno, yang mencegatnya Senin pagi pekan ini di kantornya. Tapi siangnya, ketika Martono -- yang juga Ketua Umum Kosgoro dan HKTI -- menghadiri Rapat Koordinasi Ekuin di Departemen Keuangan, ia bersedia juga menjawab sejumlah pertanyaan. Wawancara berlangsung di pojok ruang rapat, sementara sejumlah menteri mondar-mandir menunggu saat sidang dimulai. Inilah petikan wawancara itu: Soal rumah yang dipusokan itu? Yang dipusokan itu belum ada. Itu 'kan usulan saya kepada pemerintah. Itu baru keinginan saya, tapi seakan-akan sudah kenyataan, jadi ramai. Ha ... ha ... ha .... Jadi, rumah-rumah itu belum pasti dipusokan? Itu 'kan masih gagasan saya. Masih dalam proses diusahakan untuk ditempati. Dalam proses itu dibicarakan bersama pemda-pemda, persis seperti petunjuk Presiden itu. Petunjuk itu sudah lama, bukan baru kemarin. Kalau dipusokan, penyebabnya apa? Ya, karena sudah nggak layak huni lagi. Sudah rusak berat, sudah tidak bisa dipakai lagi. Tentang empat ribu rumah yang sudah dimanfaatkan dengan diserahkan ke pemda itu, di mana saja lokasinya? Aaah, itu salah lagi. Empat ribu itu 'kan kalau dulu rumah yang puso itu 20.000, sekarang tinggal 16.000. Padahal, dulu rumah itu jumlahnya puluhan ribu. Setelah diisi transmigran, kini ya tinggal 16.000 itu. Kalau rumah-rumah itu dipusokan, bukankah berarti target tidak akan tercapai? Target Ndak mampu lagi kita sekarang. Target Pelita IV, 750.000 transmigran. Karena itu, kalau ada uang, kita belikan barang, beras, pacul, bangun rumah, dan sebagainya. Tahu-tahu sekarang transmigran tak datang. Penyebab transmigran itu tak datang? Ndak ada uang untuk memindahkannya. Bagaimana nasib barang yang sudah di beli? Itu 'kan tidak hilang, meski disimpan bertahun-tahun. Seperti Pak Bustanil Arifin itu 'kan bikin stok beras nasional sekian juta ton, misalnya. Nanti kalau diperlukan sudah ada barangnya. Pesawat terbang juga begitu? Juga begitu. Kita punya 12, tapi karena tidak ada yang diangkut lagi, tidak semua kita pakai. Anggaran Departemen Transmigrasi belakangan makin ciut. Bagaimana dengan penerimaan pegawai baru? Mulai 1 Januari tahun ini, saya setop penerimaan pegawai. Yang sudah waktunya pensiun dipensiunkan. Yang menjelang pensiun dianjurkan untuk cepat pensiun. Yang berstatus honorarium, honornya dihentikan. Apa tak ada jalan lain. Misalnya menyalurkan mereka? Jalan lain, ya, terserah. Tapi bukan kewajiban saya untuk menyalurkan mereka. Kembali soal puso. Dengan gagasan itu apakah Bapak tak khawatir dianggap gagal? Itu bisa saja. Di alam demokrasi ini 'kan bebas untuk berpendapat. Malah, kalau ada yang mengusulkan pecat saja menteri itu, boleh saja, wong negara demokrasi. Soal usul itu nanti dilaksanakan atau tidak, terserah Bapak Presiden. Tapi yang penting harus diingat bahwa Presiden adalah mandataris MPR. Jadi, apa pun yang beliau kerjakan adalah mandat, yang memang sudah seharusnya beliau kerjakan. Tidak ada campur tangan pihak luar. Bantuan luar negeri untuk transmigrasi 'kan besar? Memang. Tapi pemerintah Indonesia ada kewajiban menyediakan rupiah sebagai dana pendamping. Sebelum dolarnya diterima, pemerintah harus membayar proyek itu lebih dulu dengan rupiah. Ada yang tiga banding tujuh atau enam banding empat. Nah, untuk dana pendamping itu kita tak punya uang. Ada yang bilang, Departemen Transmigrasi akan dilikuidasi, dan akan dijadikan setingkat Direktorat Jenderal. Saya tak dengar isu itu. Semua 'kan terserah Mandataris. Wewenang Mandataris untuk mengaturnya. Belakangan makin banyak keluhan mengenai proyek transmigrasi yang tak beres atau mubazir. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung Jawab saya, selaku menteri transmigrasi.