Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Pemerintah belum memutuskan kandidat daerah pengganti DKI Jakarta. Kepala Biro Humas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Parulian Silalahi, mengatakan sampai saat ini kajian Bappenas belum mengerucut ke suatu daerah untuk menjadi calon ibu kota baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalaupun ada daerah potensialnya, tim pengkaji juga akan menghindar menyebut calon daerah yang terpilih. Selain karena aspek pertahanan dan keamanan, perlu menghindari kegiatan spekulan tanah," kata dia, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski belum menyebut daerahnya, Presiden Joko Widodo sudah membocorkan tiga daerah yang dinilai cocok sebagai ibu kota baru. Ketiganya adalah sebuah wilayah di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Dari tiga lokasi tersebut, Jokowi condong memilih wilayah di Kalimantan. "Di Sulawesi agak tengah, tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah-tengah. Kira-kira itulah," kata Jokowi di KMK Global Sports 1, Cikupa, Tangerang, Selasa lalu.
Menurut Jokowi, sebelum memutuskan lokasi ibu kota baru, pemerintah akan terlebih dulu mengecek daya dukung lingkungan daerah tersebut, seperti ketersediaan air, sanitasi, kebencanaan, dan pengembangan ibu kota ke depan. "Semua kalkulasi harus dirampungkan dulu, nanti disampaikan ke saya. Nanti saya putuskan," kata dia.
Tahun lalu, Tim Nawa Cita pernah mengkaji kandidat ibu kota pengganti Jakarta. Dari hasil kajian mereka, diusulkan dua lokasi, yaitu kawasan tengah dari Pantai Utara Jawa dan daratan bagian tengah Kalimantan. Hasil kajian ini sudah disampaikan ke Bappenas. Pada 2017, pemerintah juga pernah memunculkan tiga opsi calon ibu kota, yaitu Palangka Raya.Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Panajam, Kalimantan Timur.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan kriteria calon ibu kota baru tersebut. Kriteria itu adalah terletak di tengah wilayah Indonesia, di luar Pulau Jawa, ada lahan milik negara di daerah tersebut, aman dari bencana, sumber daya air tercukupi, bebas dari pencemaran lingkungan, dan tidak jauh dari pantai. Selanjutnya adalah ketersediaan layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai; daerah yang minim potensi konflik sosial; masyarakatnya terbuka terhadap pendatang; serta tidak berdekatan dengan perbatasan negara tetangga. Selain itu, Bappenas mengusulkan kandidatnya adalah sebuah kota kelas menengah. "Maksudnya kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik, misalkan kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut," kata Bambang.
Menurut Parulian Silalahi, meski Bappenas sudah menyebutkan sejumlah kriteria, lembaganya masih terus mengkaji daerah yang menjadi calon ibu kota baru. Selain itu, pemerintah berencana memasukkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024.
"Kajian Bappenas pada 2017 bersifat terbatas antara Bappenas; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang," kata Parulian.
Sebelum menentukan calon ibu kota baru ini, pemerintah juga berencana berkonsultasi ke Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami akan konsultasikan ke DPR, juga ke tokoh-tokoh formal maupun informal, tokoh politik, tokoh masyarakat," kata Jokowi. Jokowi menegaskan bahwa pemerintah juga membutuhkan aturan ihwal rencana pemindahan ibu kota ini. FRISKI RIANA | EGI ADYATAMA | REZKI ALVIONITASARI
Membangun Ibu Kota Baru
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
