Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Suwiwi memastikan kebijakan pemangkasan anggaran tidak akan menganggu jalannya program cek kesehatan gratis. Maria memastikan bahwa program unggulan Presiden Prabowo tersebut akan tetap dijalankan Kementerian Kesehatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami untuk saat ini masih bisa jalan untuk semua pemeriksaan,” kata Maria ketika ditemui para wartawan saat meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas Tanah Abang pada Senin, 10 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meskipun begitu, Maria sempat bercerita bahwa beberapa daerah telah meminta proposal untuk meningkatkan kapasitas puskesmas. Menurut pengakuan Maria, sekitar 40 persen dari total puskesmas yang tersedia saat ini masih belum memadai untuk memfasilitasi pelaksanaan cek kesehatan gratis.
“Beberapa daerah meminta proposal (perbaikan puskesmas) juga,” ujar Maria menambahkan.
Maria menilai, puskesmas yang masih kurang memadai tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di luar pulau Jawa. Namun, Maria memastikan untuk puskesmas yang letaknya masih di lingkup jabodetabek sudah sangat siap untuk memfasilitasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Di Jabodetabek saya rasa semua puskesmas bisa,” ucap Maria.
Anggaran Kemenkes diketahui turut dipangkas hingga lebih dari Rp 19,6 triliun di tahun ini. Pada mulanya, total anggaran belanja Kementerian Kesehatan berjumlah Rp 105,7 triliun. Artinya, efisiensi yang dilakukan sebesar 18,54 persen dari pagu anggaran.
Sebelumnya Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman sempat mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program cek kesehatan gratis diambil dari anggaran internal Kemenkes. Diperkirakan program ini menghabiskan anggaran hingga senilai Rp 3,2 triliun. Selain dari anggaran Kemenkes, dana pelaksanaan program tersebut juga akan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Ya (menggunakan anggaran Kemenkes)," kata Aji ketika dikonfirmasi lewat aplikasi pesan singkat, Kamis, 12 Desember 2024.
Hanin Marwah ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
