Kementerian Agama Sudah Tentukan Biaya Haji 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama sudah menentukan jumlah kuota jemaah haji dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025. Tapi ia belum dapat menyebutkan angka biaya haji 2025 tersebut karena Kementerian Agama menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu.

“Pekan ini kami ada penetapan bersama dengan DPR. Kami belum bisa umumkan sebelum panitia kerja-nya dibentuk,” kata Nasaruddin seusai jamuan makan siang di Kediaman Dubes Arab Saudi di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.

Ia mengatakan lembaganya sudah menyiapkan hal terbaik demi mendukung kelancaran penyelenggaran ibadah haji 2025. Persiapan itu di antaranya saat dirinya bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah, bulan lalu.

Sebelumnya, Komisi VIII DPR meminta Kementerian Agama segera mengusulkan BPIH 2025 saat rapat kerja dengan Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf di Kompleks DPR pada 4 Desember lalu.

"Komnas Haji menyalahkan Komisi VIII karena tidak mengesahkan tentang (biaya) penyelenggaraan haji 2025, padahal usulan enggak ada. Kami menunggu usulan pemerintah tentang BPIH,” Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. “Rapat yang dulu itu kami tidak setuju karena tidak menyebut badan (BPH). Kami berharap segera berunding dan bermufakat, lalu usulkan lagi."

Penyelenggaraan ibadah haji 2025 tinggal beberapa bulan lagi. Jika merujuk pada rencana Kementerian Agama, penerbangan kloter pertama calon jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci dijadwalkan pada 2 Mei 2025.

Angka BPIH pada 2024 lalu mencapai Rp 93,4 juta per satu orang calon jemaah haji. Lalu angka Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) -- biaya yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji setelah dikurangi subsidi dari nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)-- 2024 sebesar Rp 56 juta per orang.

Pilihan Editor : Kontroversi Pembentukan Badan Penyelenggara Haji