Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pertahanan menyatakan sudah mempertimbangkan untuk mengangkat Deddy Corbuzier dan staf khusus lain sebelum ada kebijakan pemangkasan anggaran. Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas mengklaim kajian untuk mengangkat sejumlah staf khusus dilakukan pada November lalu saat Sjafrie Sjamsoeddin baru menjabat sebagai menteri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ya, jadi prosesnya itu sudah dari jauh-jauh hari, sebelum efisiensi,” kata Frega di Balai Media kantor Kementerian Pertahanan pada Jumat, 14 Februari 2025. “Pada saat saya juga menjabat di pertengahan November, saya sudah mendapatkan informasi bahwa akan ada staf khusus yang diangkat.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Frega, pengangkatan staf khusus dilakukan untuk mendukung kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pertahanan. Mantan Komandan Kodim Jakarta Utara ini juga mengatakan keputusan itu bukan berarti bertentangan dengan efisiensi anggaran. Sebab, anggaran Kementerian Pertahanan juga terkena pangkas Rp 26 triliun atau 16,24 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Frega menegaskan pengangkatan Deddy dan staf khusus lainnya sudah sesuai prosedur di Kementerian Pertahanan sampai Presiden Prabowo Subianto. Proses pemilihan staf khusus itu juga melalui Kementerian Sekretariat Negara karena diangkat melalui surat keputusan presiden. “Hanya memang momennya dibandingkan dengan yang lain agak belakangan,” kata dia.
Adapun Menhan Sjafrie mengangkat Deddy Corbuzier sebagai staf khususnya di bidang komunikasi sosial dan publik. Pengangkatan pemengaruh di media sosial itu dilakukan di kantor Kemenhan, Jakarta pada Selasa, 11 Februari 2025.
Selain Deddy Corbuzier, Sjafrie juga melantik empat stafsus dan seorang asisten khusus lainnya. Mereka adalah Lenis Kogoya sebagai Staf Khusus di Bidang Kedaulatan Negara, Kris Wijoyo Soepandji di Bidang Tata Negara, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Sudrajat di Bidang Diplomasi Pertahanan, Indra Irawan di Bidang Ekonomi Pertahanan, dan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin sebagai Asisten Khusus di Bidang Keamanan Siber.
Pengangkatan Deddy dan sejumlah stafsus itu menuai sorotan publik. Sebab pemerintahan Prabowo sebelumnya gembar-gembor soal penghematan anggaran. Ada juga yang menyoroti kapabilitas Deddy menduduki birokrasi pemerintahan itu.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, secara umum, Muhammadiyah hanya berharap pemerintahan Prabowo ke depan dapat menerapkan sistem meritokrasi. Pemerintah seharusnya benar-benar memberikan penghargaan dan kepercayaan kepada mereka yang memiliki prestasi atau kemampuan.
"Kami sebenarnya berharap dan percaya pemerintahan (Prabowo) ini akan berjalan dengan sistem meritokrasi, melangkah dengan kebijakan-kebijakan yang objektif untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Haedar ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu 12 Februari 2025.
Pribadi Wicaksono berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor:Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen akan Dibayarkan
Foto 
