Koalisi Partai Demokrat dengan PKS dan Nasdem Belum Pasti

Perbesar

Rakernas Partai NasDem di Jakarta Convention Center, Jakarta, 15 Juni 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai belum bisa menyelesaikan sejumlah masalah di negeri ini. Setidaknya ada tiga masalah besar yang ia sorot, yaitu ekonomi dan kesejahteraan rakyat, demokrasi dan kebebasan sipil, serta keadilan dan penegakan hukum. "Saya yakin kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja," ujar Agus Harimurti ketika membuka Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, di Jakarta, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Rapat pimpinan partai berlambang seperti bintang Mercy itu digelar selama dua hari hingga 16 September 2022. Rapat ini diikuti sekurangnya 3.000 kader dari seluruh Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan tujuan kegiatan ini untuk mendengarkan aspirasi yang berasal dari masing-masing daerah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Herzaky, tidak tertutup kemungkinan dalam rapat nanti ada usulan tentang calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung dalam Pemilu 2024. Ketika membicarakan calon presiden, tentu perlu juga untuk membahas koalisi dengan partai lain. “Demokrat memiliki sembilan kursi di parlemen, jadi harus berkoalisi untuk memenuhi ambang batas 20 persen,” katanya. "Hasil rapat ini akan dibawa dalam rapat bersama dengan teman-teman calon mitra koalisi."

Sejauh ini Partai Demokrat memang belum menjalin kesepakatan dengan partai mana pun untuk berkoalisi. Namun mereka beberapa kali telah bertemu dengan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (kanan) bersama sejumlah pengurus menyanyikan mars partai saat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, 1 Agustus 2022. ANTARA/M Risyal Hidayat

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat PKS, Ahmad Mabruri, mendukung sikap Partai Demokrat yang kritis terhadap pemerintah. Kubu oposisi memang perlu lebih kuat untuk mengkritisi segala kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat.

Ahmad mengatakan sikap Demokrat itu sejalan dengan PKS. Karena itu, peluang mereka untuk berkoalisi terbuka lebar. Jika kesepakatan itu benar-benar tercapai, mereka membutuhkan satu partai lagi agar bisa memenuhi presidential threshold sebesar 20 persen. “Komunikasi (untuk koalisi) masih terus berlanjut,” katanya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat peluang Partai Demokrat, PKS, dan NasDem untuk berkoalisi dalam mengusung capres dan cawapres sangat terbuka. Namun mereka masih perlu mengkalkulasi calon potensial yang bisa diajukan. Mereka juga perlu mempertimbangkan potensi kemenangan dalam pemilihan legislatif di waktu yang sama.

Jika tiga partai itu berkoalisi, kata Ujang, diperkirakan akan muncul tiga atau empat pasangan calon presiden pada Pemilu 2024. Saat ini sudah ada tiga koalisi yang berpotensi mengusung tiga pasangan calon, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri atas Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang terdiri atas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang punya tiket mencalonkan capres sendiri. "Dan yang keempat bisa jadi NasDem, PKS, dan Demokrat," ujarnya.

Ahmad Mabrur mengatakan, partainya sudah mendekati sejumlah nama yang potensial untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakilnya. Mereka antara lain Anies Baswedan, Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, dan Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini pembahasan di lingkup internal partai belum mengerucut pada satu nama. PKS berencana nama calon ditentukan nanti dalam sidang Majelis Syuro.

Adapun Partai NasDem sudah mengumumkan tiga nama yang akan diusung menjadi bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mohammad Andika Perkasa. Nama-nama itu diperoleh dari rapat kerja nasional yang digelar Juni lalu.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan, meski sudah mengantongi tiga nama calon, mereka masih tetap perlu mendiskusikannya dengan partai koalisi. "Kalau selama ini beredar dengan Demokrat dan PKS intens diskusi, iya. Tapi tidak menutup kemungkinan calon lain, atau partai lain," kata Ahmad Ali.

Ahmad berharap calon partai koalisi memiliki kesepahaman yang sama dengan NasDem. Salah satunya dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada yang bukan kader partai untuk diusung menjadi capres dan cawapres.

Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, berpandangan bahwa perbedaan pilihan calon yang bakal diusung bakal menghambat partai-partai membentuk koalisi. Ia mencontohkan Partai Demokrat yang ada kemungkinan berkeras mengajukan Agus Harimurti menjadi calon wakil presiden. "Demokrat punya pekerjaan berat meyakinkan NasDem untuk bergabung," ujar Dedi. Hanya dengan NasDem dan PKS, Demokrat punya peluang mengusung kader sendiri.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, berpendapat tidak tertutup kemungkinan NasDem memilih tokoh perempuan untuk menempati posisi calon wakil presiden. "Rumitnya, NasDem tidak cukup tanpa Demokrat. Tarikan politik negosiasi agak panjang, karena sama sama saling mengunci," kata Adi.

Adapun jumlah kursi Partai NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat 10,26 persen, Partai Demokrat 9,39 persen, dan PKS 8,7 persen. Sedangkan PDIP 22,26 persen, Partai Golkar 14,78 persen, PAN 7,65 persen, PPP 3,3 persen, Gerindra 13,57 persen, dan PKB 10,09 persen.

HENDARTYO HANGGI | NUGROHO CATUR PAMUNGKAS | AVIT HIDAYAT