Konsolidasi Gerakan Mahasiswa

Perbesar

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Yogyakarta (BEM UNY) melakukan orasi saat Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di UNY, Sleman, Yogyakarta, 6 Agustus 2024. Dok. Pers Rilis Garda Biru UNY

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Mahasiswa mengakui keterlambatan mereka dalam merespons isu-isu nasional.
Gerakan mahasiswa saat ini cenderung terpecah akibat memiliki ego sektoral.
Mahasiswa telah mengagendakan sejumlah aksi besar selama tiga bulan ke depan.

BUNYI notifikasi pesan masuk terdengar berulang kali di telepon seluler milik Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran Fawwaz Ihza Mahendra pada akhir Juli 2024. Pesan tersebut berisi agenda konsolidasi yang disampaikan para Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan. Mereka meminta Koordinator Isu Reformasi dan Hukum BEM SI Kerakyatan tersebut segera menentukan tempat konsolidasi untuk membahas penolakan revisi Undang-Undang Tentara NasionaI Indonesia serta Undang-Undang Kepolisian RI yang telah dijadikan usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Fawwaz mengatakan agenda konsolidasi nasional menolak revisi UU TNI dan UU Polri memang terkesan lambat dieksekusi BEM SI Kerakyatan. Namun keterlambatan itu bukan tanpa alasan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ia bercerita, sebetulnya agenda konsolidasi penolakan kedua revisi undang-undang tersebut digaungkan sejak awal Juni lalu bersama organisasi nonprofit pro-demokrasi. “Namun saat itu kami di masing-masing kampus masih berfokus menyelesaikan persoalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT),” kata Fawwaz, Jumat, 9 Agustus 2024.

Baca:

Pengurus BEM di berbagai kampus serentak menolak kenaikan UKT di kampus masing-masing. Kenaikan biaya kuliah tersebut berpijak pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Belakangan, Kementerian Pendidikan membatalkan kenaikan UKT pada tahun akademik ini karena menuai penolakan banyak kalangan.

Menurut Fawwas, persoalan kenaikan UKT di setiap kampus berbeda-beda. Di Universitas Padjadjaran, persoalan ini dapat cepat terselesaikan karena pihak rektorat dinilai masih sejalan dengan mahasiswa. “Namun di kampus lain (masalah) ini berkepanjangan. Bahkan ada yang sampai akan dilaporkan ke kepolisian atas tudingan pasal karet di UU Informasi dan Transaksi Elektronik,” ucap Fawwaz. “Karena itu, kami terlambat merespons isu-isu krusial lain.”

Fawwas menjelaskan, setelah persoalan kenaikan UKT di kampus selesai, para ketua BEM segera membahas agenda penolakan revisi UU TNI dan UU Polri yang dinilai membangkitkan dwifungsi militer serta tidak sesuai dengan amanat reformasi. Masing-masing BEM menyampaikan kajian mereka tentang kedua revisi undang-undang tersebut.

Baca:

“Setelah lima hari konsolidasi, kami bergegas melakukan aksi simbolik pada 30 Juli,” kata Fawwaz.

Pada 30 Juli 2024, BEM SI Kerakyatan menggelar aksi penolakan pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri yang berlanjut ke rapat paripurna DPR. Puluhan mahasiswa memadati kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Aksi itu diwarnai kericuhan setelah mahasiswa memaksa menerobos beton pembatas yang dipasang polisi di Jalan Medan Merdeka Barat arah ke Istana Negara.

Namun, kata Fawwaz, aksi penolakan pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri di Jakarta menjadi awal mula gerakan mahasiswa yang bakal kembali dibangun. Ia mengatakan, setelah aksi tersebut, BEM SI Kerakyatan menggelar aksi serupa di wilayah masing-masing.

“BEM Unpad sendiri melakukan aksi di depan Gedung Sate bersama beberapa kampus di Jawa Barat,” katanya. Aksi ini diharapkan memicu aliansi mahasiswa lain untuk bergerak dan membangun konsolidasi skala nasional.

Konsolidasi skala nasional yang dimaksudkan ialah mengajak aliansi mahasiswa di luar BEM SI Kerakyatan bergerak bersama mengkritik dan menuntut pemerintah segera mengesahkan sejumlah undang-undang krusial. Di antaranya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat. “Komunikasi sudah dilakukan, tinggal dilakukan konsolidasi dan penentuan waktu aksi massa secara besar-besaran,” ujar Fawwas.

Senada dengan Fawwaz, Koordinator BEM SI Herianto mengakui keterlambatan respons mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap menyengsarakan rakyat. Ia menyebutkan persoalan kenaikan UKT membuat fokus gerakan terpecah ke skala internal. “Tapi konsolidasi dengan kampus lain terus berjalan untuk menentukan aksi selanjutnya,” tutur Herianto.

BEM SI lebih dulu melakukan aksi ketimbang BEM SI Kerakyatan. Herianto mengatakan BEM SI berdemonstrasi untuk mengevaluasi dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Saat itu kami bergerak sendiri dulu untuk memantik, bukan untuk berkompetisi siapa yang paling baik,” ucapnya.

Dalam aksi tersebut, BEM SI menyampaikan 12 tuntutan kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Beberapa tuntutan tersebut adalah mendesak Jokowi tidak cawe-cawe dalam pemilihan kepala daerah, menolak pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri, serta meminta pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat. “Kami juga menuntut pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan konflik agraria serta mewujudkan reforma agraria sejati,” kata Herianto.

Siapkan Eskalasi Massa Besar

Fawwaz Ihza Mahendra mengatakan BEM SI Kerakyatan tengah berkonsolidasi di lingkup internal untuk membuat gerakan dengan jumlah massa yang lebih besar daripada sebelumnya. Konsolidasi ini akan dibahas dalam forum konsolidasi nasional bersama aliansi mahasiswa lain pada Senin pekan depan. “Masing-masing akan menyampaikan tuntutan, dielaborasikan jadi satu,” ujarnya.

Ketua BEM Universitas Udayana Tresna Suwardiana mengatakan konsolidasi mahasiswa di wilayah masing-masing sesungguhnya terus dilakukan hingga hari ini sebelum poin-poinnya dibawa ke forum konsolidasi nasional. Ia berharap mahasiswa dapat satu suara tanpa melihat aliansi dan asal kampus saat menggelar aksi besar di Jakarta nanti.

“Aksinya direncanakan saat pidato kenegaraan, tapi dengan jumlah massa yang lebih besar,” kata Tresna.

Tresna mengatakan gerakan mahasiswa saat ini cenderung terpecah karena mereka memiliki ego sektoral masing-masing. Karena itu, kata dia, ke depan, aliansi diharapkan dapat saling menghargai perbedaan demi membela kepentingan rakyat.

“BEM Unud sendiri terus berkomunikasi dengan kampus di Bali, khususnya untuk sama-sama bergerak tanpa ada sekat almamater,” ucapnya.

Fawwaz sependapat dengan Tresna. Ia mengatakan BEM SI Kerakyatan memiliki harapan yang sama, yaitu dapat membuat gerakan yang terkonsentrasi tanpa ada sekat almamater atau aliansi yang membatasi. Alasannya, gerakan akan lebih efektif apabila semua pihak memiliki tujuan yang sama. “Namun kadang ada kelompok yang tidak sejalan. Tapi, ke depan, semua diharapkan tidak seperti ini lagi,” ujarnya.

Ia menyebutkan mahasiswa telah mengagendakan sejumlah aksi besar selama tiga bulan ke depan. Pada Agustus, misalnya, mahasiswa akan berdemonstrasi di Jakarta untuk menuntut evaluasi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. “September, kami akan peringati dengan aksi September hitam, yaitu menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM, dan pada Oktober saat pelantikan sebagai atensi terhadap pemerintahan baru,” kata Fawwaz.