Lembaga Ini Bukan Broker

DALAM dua pekan terakhir, Teten Masduki hampir tidak pernah absen mendampingi Presiden Joko Widodo. Ia, misalnya, ikut mendampingi Jokowi saat meresmikan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap 2 x 1.000 megawatt di Batang, Jawa Tengah, Jumat dua pekan lalu. Dua hari kemudian, Teten menemani Jokowi membuka turnamen sepak bola Piala Presiden di Bali.

Dalam dua pekan itu, Jokowi tidak pernah memberi sinyal soal rencana penunjukan dirinya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden. Setelah dilantik, Presiden baru menyampaikan harapannya kepada mantan Ketua Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch ini. "Pak Jokowi ingin lembaga ini betul-betul menjadi tulang punggung Presiden," kata Teten kepada Yandhrie Arvian, Sunudyantoro, Jobpie Sugiharto, dan Ananda Theresia dari Tempo, di Bina Graha, Kamis malam pekan lalu.

Apa yang disampaikan Presiden setelah pelantikan?

Pak Jokowi ingin lembaga ini menyediakan data, informasi, analisis untuk percepatan program-program prioritas. Tujuannya agar Presiden bisa mengambil keputusan cepat tentang persoalan ekonomi, politik, dan sosial.

Apa detailnya?

Kalau disederhanakan, ada tiga pekerjaan utama. Pertama, mengendalikan program prioritas di kementerian dan lembaga untuk menjawab janji-janji kampanye Presiden. Kedua, menjadi lembaga think tank untuk memberi gagasan dan data kepada Presiden. Terakhir, merawat jaringan, tidak hanya dengan partai politik, tapi juga dengan masyarakat.

Artinya, fungsi komunikasi politik lembaga ini dipertahankan?

Kami harus bisa merespons dinamika politik yang muncul. Yang jelas, konsolidasi politik sudah hampir selesai. Hubungan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sudah bagus. Yang sekarang menjadi perhatian kami adalah soal penegakan hukum.

Bagaimana cara menyiasati keluhan kementerian akibat sepak terjang lembaga ini?

Presiden Jokowi menggunakan manajemen matriks. Artinya, untuk satu urusan tertentu, bisa saja Presiden memanggil sejumlah menteri terkait yang tidak di bawah satu menteri koordinator. Kami tidak boleh kaku. Apalagi banyak persoalan lintas sektoral. Jadi hal itu bukan isu penting yang harus dipermasalahkan.

Apa konkretnya agar gesekan dengan kementerian tidak terjadi?

Lembaga ini harus bekerja dalam senyap. Tidak boleh high profile, sehingga kementerian tidak merasa didikte.

Bagaimana dengan staf yang pernah bermain proyek menjadi broker?

Hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Itu sebabnya, orientasi dan fungsi lembaga ini harus diubah agar praktek serupa tidak terulang. Caranya: bekerja hanya untuk mendukung Presiden dengan memberikan respons sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Artinya, lembaga ini tidak boleh berhubungan dengan investor?

Mereka yang ingin berinvestasi bukan di sini tempatnya. Kami akan mendorong mereka langsung ke kementerian teknis. Tugas kami hanya mengkaji apa kesulitan investor.

Bagaimana menjamin agar hal itu tidak terulang?

Saya belum mau mengambil tindakan yang sifatnya menghukum. Tapi akan saya ubah orientasinya. Jadi, kalau ada investor datang, saya akan bilang tempat mereka bukan di sini. Dengan begitu, tidak ada lagi pintu menjadi broker.

Apakah akan ada perubahan struktur dalam waktu dekat?

Saat ini belum. Saya akan melihat dan melakukan evaluasi. Kalau diperlukan perubahan, ya, tentu akan saya lakukan. Mayoritas yang bekerja di sini adalah tenaga profesional. Organisasi di lembaga ini tidak boleh gemuk agar bisa bergerak lincah.