Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin berdialog dengan tokoh masyarakat dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua membahas pengurangan kemiskinan ekstrem dan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua, Sabtu, 16 Oktober 2021. Ma'ruf menegaskan anggaran kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan sudah cukup besar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama," kata Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Sabtu, 16 Oktober 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dialog tersebut dihadiri oleh Gubernur Papua dan lima bupati yang wilayahnya dijadikan prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di tahun 2021. Kelima wilayah itu adalah Jayawijaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Deiyai.
Papua merupakan salah satu dari tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021. Agenda Ma'ruf di sana, merupakan bagian dari rapat koordinasi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, yang sesuai merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2020.
Mereka sekaligus juga membahas prioritas pemerintah untuk pengurangan kemiskinan ekstrem tahun 2021 yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem sampai nol persen pada tahun 2024.
Ma'ruf mengatakan konvergensi merupakan faktor utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Hal itu perlu dilakukan untuk memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem bisa berjalan secara tepat. Mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, dan pelaksanaan program tertuju pada lokus yang sama baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang tepat.
Ia meminta agar gubernur dan seluruh bupati wilayah prioritas tahun 2021 di Papua untuk dapat bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem mendapatkan seluruh program, baik program pengurangan beban pengeluaran maupun program pemberdayaan.
"Gubernur dan para bupati agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang sesuai dengan karakteristik miskin ekstrem di wilayah masing-masing," kata Ma'ruf Amin.
Foto 
