Manuver Partai Buruh Menuju 2024

Ia berdalih bahwa Andi Ghani sengaja mengajaknya membahas Undang-Undang Cipta Kerja. Kepada Ganjar—politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi pendukung UU Cipta Kerja—Said Iqbal menyampaikan tuntutan buruh mengenai penolakan terhadap omnibus law. "Kami di sana meminta omnibus law dicabut. Kalau tidak, setidaknya kluster ketenagakerjaan dan petani dihapuskan," kata dia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini mengklaim bahwa Ganjar menjawab tuntutan mereka dengan upaya membuat buruh semakin sejahtera. "Dia bicara soal jaminan sosial, biaya transportasi, rumah kesehatan, dan bagaimana memastikan upah buruh cukup," ujar Said.

Ganjar Pranowo bertemu dengan Ketua KSPSI, Andi Ghani Nena Wea, dan Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal di kantor perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jakarta, 1 Mei 2023. FB Ganjar Pranowo

Beberapa jam sebelum menemui Ganjar, Partai Buruh menggelar demonstrasi peringatan Hari Buruh di Istora Senayan, Jakarta. Partai Buruh juga mengundang Ganjar untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tapi Ganjar tak menghadirinya.

Empat hari sebelum Hari Buruh, Said Iqbal menyebutkan satu calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh salah satu partai politik akan menghadiri peringatan Hari Buruh. Ia pun mengklaim calon presiden bersangkutan sudah menyatakan kesanggupannya untuk hadir.

Belakangan, Partai Buruh mengklaim, selain Ganjar, mereka mengundang tiga kandidat calon presiden hasil Rapat Kerja Nasional Partai Buruh. Ketiganya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; Said Iqbal; dan presenter Najwa Shihab. 

Najwa berhalangan hadir. Sedangkan Anies tidak menerima undangan. Salah seorang anggota tim Anies, Naufal Firman Yursak, menegaskan bahwa Anies dan tim tak pernah menerima undangan dari KSPSI ataupun Partai Buruh. “Pak Anies sudah hubungi Said Iqbal. Lalu Said minta maaf dan bercerita kalau dia sakit sehingga lupa tidak mengecek ulang. Ternyata undangan untuk Pak Anies tidak dikirimkan,” kata Naufal di akun Twitter miliknya, Selasa lalu.

Adapun Said Iqbal mengklaim pihaknya sudah mengirim undangan ke anggota Pendopo Anies—kelompok tim pendukung Anies. Tapi Pendopo Anies tak meresponsnya. Lalu Said menyimpulkan bahwa Anies tidak merespons undangan Partai Buruh.

Said Iqbal melanjutkan, sampai saat ini Partai Buruh belum memutuskan untuk mendukung calon presiden tertentu. Sebab, partainya memiliki mekanisme dalam menetapkan dukungan terhadap calon presiden. 

Setelah rapat kerja nasional pada Januari lalu, Partai Buruh akan menggelar konvensi calon presiden pada Juni-Juli mendatang. Ada empat nama kandidat calon presiden yang akan disodorkan dalam konvensi tersebut. Keempatnya merupakan hasil rakernas, yaitu Ganjar, Anies, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Lalu ada empat nama kandidat calon wakil presiden, yakni Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Arsjad Rasjid; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.; Said Iqbal; dan Najwa Shihab. 

Said Iqbal menegaskan, sejak awal, Partai Buruh juga menegaskan sikap menolak berkoalisi dengan partai pendukung UU Cipta Kerja. Karena itu, Partai Buruh akan melakukan kontrak politik dengan calon presiden yang akan dipilih.

"Seperti pemilu tahun lalu, kami (melakukan) kontrak politik dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi kami tak ada hubungannya dengan Gerindra. Konsekuensinya memang kami tidak masuk tim pemenangan," ujarnya.

Simpatisan Partai Buruh berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2022. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka

Partai Buruh Tak Wakili Semua Suara Buruh 

Sekretaris Jenderal DPN Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN), Heru Budi Utoyo, mengatakan Partai Buruh tidak mewakili suara semua buruh. Meski sama-sama menolak UU Cipta Kerja, Partai Buruh memiliki kepentingan politik tertentu. 

"Kami tak berafiliasi dengan partai politik apa pun, termasuk dengan Partai Buruh. Kami tak ada muatan politik apa pun dan kepentingan dengan calon presiden," kata Heru, kemarin. 

Ia menegaskan, dukungan Partai Buruh kepada salah satu calon presiden tidak otomatis membuat serikat pekerja ikut mendukungnya. "Kami mau mendukung capres yang punya komitmen untuk mencabut UU omnibus law atau mengeluarkan kluster ketenagakerjaan setelah menjadi presiden," ujar Heru.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, memprediksi Partai Buruh tak akan lolos ke Senayan. Prediksi itu mengacu pada hasil survei IPO, Maret lalu, yang menunjukkan perolehan suara partai ini jauh tertinggal dari sesama partai gurem lainnya, seperti Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Indonesia Raya, dan Partai Solidaritas Indonesia. 

Karena itu, kata Dedi, Partai Buruh sengaja mendekati Ganjar untuk mengerek tingkat keterpilihannya dalam Pemilu 2024. "Upaya dukungan Partai Buruh kepada Ganjar jelas dalam upaya mendapatkan distribusi kekuasaan mendatang," kata Dedi.

Menurut Dedi, isu buruh selalu menjadi komoditas politik, bahkan oleh elite buruh sendiri. Ia pun menduga dukungan Said Iqbal dan Andi Ghani kepada Ganjar hanya untuk mendapatkan porsi kekuasaan, bukan untuk kepentingan buruh secara umum. Sebab, Ganjar merupakan kelompok pemerintahan Joko Widodo yang justru membuat UU Cipta Kerja. 

Dedi juga menilai kontrak politik antara calon presiden dan Partai Buruh tidak akan berpengaruh besar. Sebab, sudah banyak contoh kontrak politik yang diingkari setelah pemilihan. 

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, berpendapat dukungan Partai Buruh terhadap Ganjar nantinya akan menjadi bukti ketidakonsistenan perjuangan partai ini dalam menolak UU Cipta Kerja. Padahal buruh memiliki kekuatan politik yang sangat diperhitungkan dalam konstelasi politik. Mereka mempunyai massa yang cukup besar, meski tak solid. "Isu buruh selalu dijual karena jumlah massanya yang banyak. Tapi, pada akhirnya, yang diuntungkan hanya elite buruh," kata Ujang.

Ia menilai kontrak politik Partai Buruh dengan calon presiden akan sia-sia jika tidak dibarengi kerja sama dengan partai pengusung calon presiden bersangkutan. Sebab, calon presiden tersebut tetap akan tunduk pada arahan ketua umum partai pengusungnya.

HENDRIK YAPUTRA | M. ROSSENO AJI