Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Istana menanggapi dua hasil survei terkait dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari kerja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Survei yang dikomentari mencakup hasil dari Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia, yang mencatat tingkat kepuasan masyarakat masing-masing sebesar 80,9 persen dan 79,3 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan merasa puas atau terbuai oleh hasil survei tersebut.
Yusuf menambahkan bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antarlembaga, menjaga stabilitas politik, serta meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. "Serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat,” kata Yusuf dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 29 Januari 2025.
Menko AHY: 100 hari kerja Prabowo berjalan di trek yang benar
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai arah yang tepat.
"Pandangan persepsi dari berbagai kalangan masyarakat menilai pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto hari ini berjalan pada trek yang benar, berjalan pada trek yang baik dan progresif," kata AHY usai menjadi pembicara dalam Dialog
“100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Universitas Pertahanan (Unhan) Sentul Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, dikutip dari Antara.
Ia yakin bahwa seluruh anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Kemenko Infra, terus berusaha mengidentifikasi serta memahami berbagai permasalahan yang ada, kemudian mengambil langkah-langkah untuk melakukan perubahan dan perbaikan.
Apindo: Sudah peka menjaga iklim usaha
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa dalam 100 hari pertama masa jabatannya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menunjukkan kepedulian terhadap stabilitas iklim usaha di Indonesia.
"Dalam 100 hari ini kita melihat bahwa Pak Presiden, Pak Prabowo sudah peka," ujar Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani ditemui di Jakarta, Selasa.
Menurut Apindo, kepedulian tersebut tercermin dalam kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang hanya diterapkan pada barang-barang mewah. Kebijakan ini dinilai tidak hanya mendukung kelangsungan dunia usaha, tetapi juga membantu menjaga daya beli masyarakat.
Tokoh Gerakan Nurani Bangsa: Hendaknya mengelola APBN secara lebih adil
Sejumlah tokoh agama dan akademisi dari berbagai latar belakang menyampaikan pesan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjelang 100 hari kepemimpinannya. Salah satu poin yang mereka tekankan adalah pentingnya keadilan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa mengungkapkan pandangan mereka dalam konferensi pers bertajuk “Menyikapi 100 Hari Presiden” di Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 28 Januari 2025. "Pemerintah dan lembaga legislatif hendaknya membuat dan mengelola APBN secara lebih adil dan bijak," kata Alissa Wahid, pegiat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), membacakan sikap tersebut mewakili peserta lainnya.
Alissa menegaskan bahwa setiap agenda kenegaraan harus berorientasi pada kemaslahatan dan pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Ia juga mengingatkan agar Prabowo tidak terjebak dalam kepentingan kelompok tertentu atau kebijakan jangka pendek semata.
YLBHI soroti pelibatan militer dalam proyek pemerintah
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti keterlibatan besar personel militer dalam berbagai proyek ambisius pemerintahan Prabowo. Dalam 100 hari kerja kepemimpinannya, Prabowo memberikan peran lebih luas bagi militer untuk terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
YLBHI mencatat bahwa pengerahan tentara dilakukan melalui pembentukan batalyon infanteri (Yonif) atau Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima wilayah Papua untuk mendukung proyek Food Estate Merauke. Selain itu, keterlibatan militer juga terlihat dalam proyek PSN Rempang Eco City, yang melibatkan pertemuan antara BP Batam dan Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama.
“Pola-pola ini akan diperluas ke proyek-proyek strategis nasional lainnya,” tulis YLBHI dalam kajian resmi mereka bertajuk "Melangkah Mundur untuk Menghancurkan Demokrasi: Catatan 100 Hari Kekuasaan Rezim Prabowo" yang dirilis pada Jumat, 20 Januari lalu.
Hendrik Yaputra, Sultan Abdurrahman, dan Vedro Imanuel Girsang berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran: Apa Kabar Kabinet Zaken?
Foto 
