Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mempertimbangkan penambahan anggaran untuk bantuan sosial atau bansos. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul merespons kebijakan efisiensi anggaran yang diklaim sama sekali tidak akan memengaruhi program-program pro-rakyat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Karena yang bansos tidak ada pemotongan. Jadi bansos ini transfer langsung, tidak ada yang dipotong oleh Presiden, bahkan kalau memang memungkinkan, Presiden malah akan menambah, jadi yang menjadi bantuan-bantuan untuk rakyat itu diprioritaskan oleh Presiden," katanya pada Senin, 3 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Gus Ipul menegaskan, efisiensi anggaran hanya dilakukan pada kebutuhan-kebutuhan operasional atau yang bisa dialihkan untuk hal lain yang lebih prioritas. Sehingga, tidak mengurangi anggaran untuk program-program pro-rakyat.
"Hal-hal yang kaitannya dengan operasional, semua sudah tahu lah itu -dikurangi-, tetapi yang untuk program pro-rakyat sama sekali tidak dikurangi, bahkan Presiden itu sedang memikirkan bagaimana bisa ditambah, terutama untuk mereka yang miskin ekstrem, itu betul-betul diperhatikan Presiden," ujar dia.
Mensos juga mengemukakan, penambahan bansos tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang saat ini tengah dimatangkan.
"Ini sedang dipikirkan, kami menunggu data tunggal ini tuntas. Dengan data tunggal ini tuntas, kami akan lihat, kami akan petakan lagi profilnya, kemudian intervensinya, ada yang sifatnya perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan ada yang pemberdayaan sosial, tinggal kita lihat nanti seperti apa," paparnya.
Ia menyebutkan, Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain, utamanya dalam rangka pemberdayaan agar masyarakat tidak tergantung dengan bansos.
"Pensasarannya dengan data yang baru ini, sekaligus saya ingin sampaikan, mohon dimaklumi jika nanti ada penerima manfaat yang selama ini mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), maupun dari bansos, atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) akhirnya tidak menerima, karena memang berpedoman pada data tunggal sosial ekonomi yang baru," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah akan fokus memberikan bantuan terhadap 3,1 juta penduduk Indonesia yang terkategori miskin ekstrem.
"Kami fokus akan mengatasi seluruh problematika yang dihadapi saudara-saudara kita yang ada di wilayah miskin ekstrem," kata Menko Muhaimin Iskandar usai rapat tingkat menteri di Jakarta, Kamis. Pihaknya mencatat saat ini ada 3,1 juta penduduk Indonesia atau sekitar 790 ribu Kepala Keluarga (KK) yang masih terkategori miskin ekstrem.
Foto 
