Menteri baru dengan tiga amanat

TIBA-tiba, Rabu malam pekan lalu, peserta penataran P4 di lantai II Gedung BP7 DKI Jakarta bersorak. Ketika itu Presiden Soeharto di televisi menyebut Prof. Dr. Nugroho Notosusanto sebagai Menteri P & K yang baru. Kebetulan, orang yang disebutkan sedang berada di antara mereka, menyantap kambing guling, sebelum memberikan penataran tentang Pancasila. Maka para peserta yang berjumlah sekitar seratus orang itu antre berjabat tangan dengan penatarnya. "Wah, tangan saya sampai pegal-pegal," tutur Nugroho, 52 tahun, di kantor rektor UI keesokan harinya. Sudah tentu bagi Nugroho sendiri pengumuman Presiden di televisi malam itu bukan kejutan lagi. Bapak tiga anak itu dipanggil Presiden Minggu 13 Maret yang lalu. Waktu itu selain diberitahu terpilihnya sebagai Menteri P & K, Pak Harto telah memberi pesan agar memperhatikan tiga hal. Pertama, agar lebih memperhatikan sekolah dasar. "Saya belum tahu persis persepsi beliau tentang SD ini. Tapi beliau minta supaya SD digarap secara khusus dalam segala aspeknya. Sebab MPR telah menugasi Presiden untuk melaksanakan wajib belajar tahun depan," katanya. Kedua, untuk pembangunan diperlukan tenaga pelaksana menengah. Jadi sekolah kejuruan harus ditingkatkan. "Saya harus tahu berapa tenaga ini dibutuhkan," ucap Nugroho, "dan ketiga, yan saya sudah kenal, ialah agar anak-anak kita mengenal sejarah nasional." Bagi doktor dan guru besar Ilmu Sejarah ini, pelajaran sejarah di sekolah belum mencapai sasarannya. Diceritakannya bagaimana seorang dosen IKIP Bandung dalam majalah kampusnya menulis bahwasejarah adalah ilmu yang kognitif, sebagai pengetahuan saja. Sementara menurut Nugroho, pelajaran sejarah pun harus dihayati. "Supaya anak-anak mempunyai wawasan tentang hakikat identitas bangsanya," katanya. Zaman nanti, di tahun 2000, menurut Nugroho, merupakan aman ilmu dan teknologi. "Menurut saya hal itu harus diimbani oleh budaya. Kalau tidak, ilmu dan teknologi akan menenggelamkan jiwa Indonesia kita," katanya lagi. Oleh Presiden, Nugroho pun diminta tetap menjadi rektor UI hingga habis masa jabatannya, akhir 1986 nanti. Maka melihat beban yang bakal ditanggungnya ia merasa "kejatuhan sekarung pasir." Tapi ia tak menolak. Justru dengan demikian ia mendapat kesempatan menjadikan UI sebagai universitas uji-coba (pilot project) dntuk sejumlah masalah. Dan karena itu pula Menteri P&K ini berniat menerapkan yang selama ini dijalankannya di UI untuk diberlakukan di semua perguruan tinggi. Yaitu soal transpolitisasi, institusionalisasi, dan profesionalisasi. Yang pertama itu, selalu ditekankan oleh Nugroho, bukanlah depolitisasi. Jelasnya, seorang sarjana harus tahu politik, tapi jangan politicking atau melakukan politik praktis - atas nama perguruan tingginya. Sebab perguruan tinggi bukan lembaga politik, dan kampus bukan masyarakat politik pula. Rektor UI ini pun berpendapat bahwa perguruan tinggi seharusnya menJadi kekuatan institusionalisasi. Sebab, kata Nugroho, ciri negara berkembang adalah lemahnya institusi-institusi di dalamnya. Dan untuk menunjang itu dibutuhkan profesionalisasi. Tujuannya, mempertahankan keteguhan berprofesi secara ilmiah dan meningkatkan mutu profesi. Ketiga hal itu dijalankannya di UI sejak ia dilantik menjadi rektor. Kini rektor UI ke-9 itu menganggap universitasnya telah memperoleh kembali citranya sebagai lembaga ilmiah. Lalu bagaimana dengan NKK Daoed Joesoef? Saya melihat sudah selesai. Tapi masalah bahaya politisasi, yang belum. Saya baru bisa menetralisasi bahaya itu di UI. Yang penting bagaimana meyakinkan semua civitas akademika bahwa organisasi intrauniversiter itu harus manunggal dengan almamaternya," ucap Nugroho. Nugroho, yang sewaktu di SMA Yogyakarta menjadi teman sekelas Daoed Joesoef, menteri yang digantikannya, mengaku memang beum tahu masalah-masalah di sekolah dasar dan menengah secara teknis. Masalah di perguruan tinggi yang kini sangat diprihatinkannya ialah soal dosen. Dicontohkannya Faultas Teknik UI yang kebutuhan dosennya hanya terpenuhi sekitar 30%. Lainnya merupakan dosen tidaktetap. Ini terjadi karena insinyur yang menjadi dosen hanya dibayar Rp 30 ribu, sementara kerja di uar kampus bisa memperoleh sedikitnya 10 kali lipat per bulan. - Maka kini menteri baru itu sedang memikirkan bagaimana agar pendapatan dosen pun cukup. Ia sedang mempeiajari sistem yang dijalankan Fakultas Ekonomi UI dengan Lembaga Manajemennya. "Sistem itu 'kan ngobyek kolektif," katanya. Hasilnya, kepentingan fakultas terpelihara, dan ada tambahan pendapatan bagi dosen. Meski ia pernah menyatakan pekerjaan dosen bukan "tugas bayaran" Bila Daoed Joesoef mempunyai hobi melukis, Nugroho dulunya adalah sastrawan. Kumpulan cerita pendeknya diterbitkan dengan judul Hujan Kepagian, 1958. Ia lulus dari Fakultas Sastra UI, 1960. Kemudian melanjutkan belajar filsafat sejarah di University of London. Pada 1977 mendapat doktor dari UI dengan disertasi The Peta Army during the Japanese Occupation. Tiga tahun kemudian ia diangkat menjadi guru besar. Prestasi kerjanya, 1964 menjadi kepala Pusat Sejarah ABRI. Kemudian ia diangkat menjadi rektor UI, Januari 1982, mengantikan Prof. Dr. Mahar Mardjono. Tapi narnanya banyak disebut-sebut baru ketikaProses Perumusan Pancasila Dasar Negara, bukunya yang terbit pada 1981, banyakdiperdebatkan. Sebagian oran menyebut buku itu mirip pamflet politik. Satu hal yang diperolehnya selama menjadi rektor UI akan dipergunakan pula melaksanakan tugasnya sebagai Menteri P & K. Yaitu komunikasi dan organisasi. Ia menjanjikan suatu dialog sejauh mungkin bila ada masalah yang harus dipecahkan. Meskipun ia sempat terpaksa memecat seorang mahasiswanya, Apil 1982, ketika dialog ternyata macet.