Mobil Dinas Itu Sudah Dicabut

GOLKAR Payakumbuh baru akan me| laksanakan Musda akhir Agustus nanti. Karena itu, suasana masih tenangtenang saja. Padahal, Golkar kota madya yang terletak di Provinsi Sumatera Barat itu dalam bcberapa bulan terakhir ini menjadi pembicaraan hangat secara nasional. Itu terjadi setelah Datuk Syamsir Alamsyah Gelar Datuk Majo Indo Nan Mamangun, ketua Golkar Payakumbuh, 23 Maret lalu, dicopot oleh DPD Golkar Tjngkat I Sumatera Barat dari jabatannya. Sang datuk dituduh terlibat G-:30-S/PKI. Ia juga dibebaskan dari jabatannya sebagai Ketua -KP DPRD Payakumbuh, lalu diberhentikan pula sebagai wakil ketua LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) setempat. Vonis terberat menimpa Datuk, 14 April yang lalu, ketika Gubernur Sumatera Barat Hasan Basri Durin, atas nama Mendagri, memberhentikannya dari keanggotaan DPRD Payakumbuh. Pemecatan dan pencopotan itu ternyata menimbulkan gelombang hebat yang menggema ke seluruh Indonesia. Sejak itu muncul berbagai isu tentang "penyusupan bekas anggota PKI ke dalam pemerintahan". Sampai-sampai pemerintah menyerukan peningkatan kewaspadaan ke semua pihak. Betulkah sang datuk terlibat PKI? Ia mencoba membela diri. Muncul kabar bahwa semua tuduhan itu adalah fitnah yang sengaja diatur oleh Muzahar Muchtar, Wali Kota Madya Payakumbuh, karena, scbagai pimpinan Golkar, Datuk tak mendukung Muzahar menjadi wali kota untuk masa jabatan kedua. Paling tidak, begitulah pembelaan vang dikirimkan M. Yanis Sutan Rajo Mudo, adik kandung Datuk, 1 Mei yang lalu, yang ditujukan kepada berbagai instansi setempat. Malah Bupati Kabupaten 50 Koto periode 1961--1966, Letkol. (Purnawirawan) Slamet Suhandryo, turut pula membuat keterangan bahwa tuduhan terhadap Datuk Syamsir itu tidak berdasar. Kepada TEMPO, Slamet Suhandryo, 62 tahun, yang kini menetap di Semarang, membantah membela Datuk Syamsir. Yang benar, sebelum bulan puasa yang lalu, Datuk Syamsir menemuinya di Semarang dan meminta ia membuat semacam surat keterangan. Karena ia mengenal dekat Datuk Syamsir semasa menjabat bupati di sana, ia tak keberatan membuat surat itu. "Datuk Syamsir memang ikut membantu saya menumpas PKI sampai 1966. Perkembangannya kemudian, setelah 1966, saya tak tahu lagi," katanya. Tapi surat itu tidak ditujukan kepada siapa-siapa. "Hanya pegangan buat Datuk Syamsir," katanya. Keterlibatan Datuk Syamsir memang masih berupa tuduhan. Lantas beredar pula isu bahwa Muzahar Muchtar, yang akan berakhir masa jabatannya sebagai Wali Kota Payakumbuh 22 Juli yang akan datang, tidak akan terpilih lagi karena memfitnah Datuk Syamsir. Namun, Gubernur Hasan Basri ourin membantah. Kepada pimpinan dewan dan fraksi DPRD Payakumbuh yang menemuinya di Padang, akhir Mei lalu, Gubernur menegaskan bahwa penggantian Muahar Muchtar sama sekali tak ada kaitan dengan pengungkapan Datuk Syamsir terlibat G-30-S. Sang wali kota akan ditarik ke kantor gubernur karena masa jabatannya berakhir dan tenaganya dibutuhkan di tempat yang baru. Setelah ada penegasan itu, DPD Golkar setempat pun, 14 Juni yang lalu, mencabut mobil dinas Golkar itu dari rumah Datuk Syamsir. Dua pekan lalu, pemeriksaan terhadap Datuk oleh Laksus/Pangkopkamtibda selesai. Semua dokumen tentang keterlibatannya sudah dikumpulkan. Selain itu, menurut sebuah sumber, tak kurang dari 10 saksi memberi keterangan bahwa sang datuk memang terlibat G-30-S/PKI. Keterlibatan sang datuk antara lain diketahui dari berita acara pemeriksaan (BAP) Herman Suharjo, tokoh PKI Payakumbuh yang telah dihukum 14 tahun yang lalu. Dalam BAP itu ada kesaksian Ahmad Sanoso pada 1965 menjabat komandan Kodim Payakumbuh - yang menyatakan bahwa persis 1 Oktober 1965 Datuk Syamsir dan Datuk Siri (ketua PKI setempat yang sudah mati dia ganyang massa menemuinya dan melaporkanbahwa mereka akan membentuk Dewan Revolusi di sana. Komandan Kodim itu mengusir kedua tamunya. Menurut sebuah sumber, dari hasil pemeriksaan itu keterlibatan Datuk sudah jelas. "Sampai sekarang ia memang belum ditahan, karena belum dipastikan ia masuk golongan mana. Kalau cuma golongan B, 'kan tidak perlu ditahan?" kata sumber TEMPO itu. Datuk Syamsir memang masih ada di rumahnya di Payakumbuh. Bagaimana tentang tuduhan mengenai keterlibatannya? Jawab Datuk, "Saya menyerahkannya kepada DPD Tingkat I dan DPP Golkar. Saya sudah menjelaskan semuanya ke sana."