Untuk Menjamin Aspirasi Dari Bawah

BEKAS Kepala BAKN A.E. Manihuruk akhir-akhir ini lebih mudah ditemui di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Di ruang kerja Ketua DPP Golkar - yang ditunjuk menjadi Ketua Panitia Munas Golkar ke-4 Oktober mendatang - ini terlihat sebuah papan putih besar berisi - coretan tanggal-tanggal dan nama tempat. Itulah jadwal Musda tingkat II Golkar yang saat ini berlangsung di seluruh Indonesia. Musda ini dimulai di Kabupaten Bangka, Sumatera Selatan, 1-2 Juni yang lalu, dan direncanakan sampai akhir Agustus nanti semua daerah tingkat II yang berjumlah 298 harus selesai menyelenggarakan Musda. Sementara itu, Musda tingkat I (provinsi) menurut jadwal sementara akan dimulai DPD Golkar tingkat I Aceh, 2-4 Agustus mendatang. Akhir September nanti 27 DPD tingkat provinsi sudah menyelesaikan Musda. Sebagai acara puncak, 20-25 Oktober yang akan datang berlangsung Munas ke-4 organisasi politik terbesar ini di Balai Sidang Senayan, Jakarta. Karena ini merupakan kegiatan berangkai, kemacetan Musda-Musda itu bisa mengganggu pelaksanaan Munas. Tapi sejauh ini kegiatan suksesi kepemimpinan Golkar ini berjalan sesual dengan rencana. Padahal, baru kali inilah Golkar menyelenggarakan jadwal baru untuk kegiatan suksesi ini. Selama ini - sejak Munas I di Surabaya (1973) sampai Munas III di Jakarta (1983) - selalu Munas dilaksanakan lebih dahulu dari Musda-Musda. Bila sekarang dilakukan pembalikan jadwal, menurut Manihuruk, "Untuk menjamin program itu betul-betul datang dari bawah." Pemikiran seperti ini terdengar setelah Pemilu tahun lalu dan kemudian disepakati dalam Rapim Golkar akhir 1987. "Ternyata, hasilnya cukup baik. Tak ada lagi kesan atas mendikte ke bawah, aspirasi betul-betul datang dari bawah," kata Mochamad Said, Ketua DPD Golkar Tawa Timur. setelah mengevaluasi 10 daerah tingka II di daerahnya yang telah melaksanakan Musda. Aspirasi Musda II akan dibawa ke Musda I. Dari sana diteruskan ke kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk panitia Munas. Pokja A menyiapkan konsep jadwal, tata tertib, rancangan ketetapan, dan rancangan keputusan Munas. Pokja B meneliti anggaran dasar dan rumah tangga, Pokja C menyiapkan rancangan program umum, dan Pokja D merancang pernyataan politik Munas. Semua materi yang disiapkan Pokja - termasuk yang diserap dari MusdaMusda - akan dibawa ke DPP Golkar. "Bila disetujui DPP, akan jadi rancangan di dalam Munas," kata Manihuruk. Sebagaimana biasanya, dalam kerepotan seperti ini pemilihan pengurus tetap menjadi bahan pembicaraan paling menarik. Adakah aspirasi dari bawah yang disebut-sebut tadi tertampung? Ada sumber yang menyebutkan bahw untuk soal suksesi. proses demokratisasi tetap berjalan semaksimal mungkin.Maka, menjelang Musda, seleksi terhadap calon pemimpin Golkar di daerah-daerah itu sudah dilakukan. Dalam hal ini apa yang disebut jalur ABRI, Golkar, dan Korpri yang merupakan pendukung utama keluarga besar Golkar amat berperan. Para calon ketua dan sekretaris DPD tingkat II itu, misalnya, sebelumnya sudah dirembukkan oleh tiga jalur tadi di tingkat Il yaitu Bupati/Wali Kota, Ketua DPD Golkar tingkat II, dan Komandan Kodim setempat. Calon itu kemudian - dengan prinsip one step up yang dianut Golkar selama ini harus disetujui oleh tiga jalur di tingkat I (provinsi) yaitu Ketua DPD I Golkar Pangdam, dan Gubernur. Calon yang lolos itulah yang bertarung di Musda-Musda. Yang jelas, sebegitu jauh pemilihan pengurus di Musda-Musda berjalan lancar. Seperti dikatakan H. Saprawi, yang Minggu lalu terpilih untuk kedua kalinya menjadi Ketua DPD II Golkar Jakarta Utara, "Segalanya lancar karena sudah dipersiapkan dengan matang." Sebagai Ketua Golkar, Saprawi turut menyusun daftar nominasi ketua dan sekretaris itu. Daftar nama itu - termasuk namanya sendiri - kemudian dikirimkan ke DPD Golkar tingkat I untuk digodok. Namun, Saprawi menganggap pemilihan pengurus yang kemudian dilakukan oleh formatir di Musda itu cukup demokratis sekalipun para calonnya sudah diodok di atas. "'Kan usulannya tetap dari bawah," kata bekas kapten marinir ini. Penggodokan oleh tiga jalur itu juga bisa menangkal adanya penyusupan PKI dalam kepengurusan Golkar seperti diketahui, Ketua DPD Golkar Payakumbuh dicopot dari jabatannya karena dituduh terlibat G-30-S/PKI (lihat Boks). Memang pengurus yang terpilih tampak beragam. Di Pekalongan, Ja-Teng, misalnya, terpilih sebagal ketua seorang purnawirawan yang sudah sepuh, 65 tahun. Ia dipanggil akrab dengan Mbah Palil. Sedang di Sukoharjo, provinsi yang sama, Musda yang berakhir 16 Juni lalu memilih Letkol. Soebeni sebagai ketua. Soebeni sekarang wakil ketua DPRD setempat dari F-ABRI. Di Surabaya, Kolonel (Purnawirawan) Adam Maiman, 15Juni lalu, terpilih sebagai ketua. Ia anggota F-KP DPRD Jawa Timur. Sedangkan sebagai sekretaris terpilih Mayor Gembong Soeproyo yang sekarang adalah Kepala Staf Kodim Surabaya Selatan. Sebetulnya, terpilihnya ABRI aktif dalam kepengurusan Golkar, menurut Jacob Tobing dari Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi DPP Golkar, tidak diperbolehkan UU Orpol dan Ormas. Tapi tak berarti Letkol. Soebeni dan Mayor Gembong Soeproyo tak bisa dipilih. Caranya, menurut Jacob, sebelum dilantik mereka sudah membuat surat pengunduran diri dari dinas aktif yang ditandatangani atasannya. Ia yakin hal itu bisa dilakukan sebab selama proses pencalonan atasannya pasti sudah setuju. Yang lebih penting, terpilihnya mereka merupakan aspirasi dari bawah. "Ini suara Musda," kata Joko Waluyo, Wakil Ketua DPD Golkar Sukoharjo. Dari sini bisa juga dilihat bahwa ABRI masih tetap merupakan pilar terpenting di tubuh orpol terbesar ini. Amran Nasution, Yopie Hidayat, Herry Mohamad, Kastoyo Ramelan