Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret lalu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Moeldoko terpilih lewat proses pemilihan yang berlangsung singkat, kurang dari 50 menit. Bersaing dengan mantan Sekretaris Jenderal Demokrat Marzuki Alie, ia menang lewat voting. Marzuki lantas diusulkan menjadi Ketua Dewan Pembina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Terpilihnya Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa Deli Serdang pun menuai komentar sejumlah tokoh, baik di internal maupun luar partai. Berikut ini adalah sejumlah pernyataan tokoh terhadap Moeldoko.
1. Susilo Bambang Yudhoyono mengaku malu
Presiden Indonesia ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengaku malu dan merasa bersalah karena beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepada Moeldoko.
"Saya memohon ampun ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu," katanya di Puri Cikeas, Jumat, 5 Maret 2021.
Baca: AHY Tayangkan Testimoni Peserta KLB Demokrat, Ungkap 4 Kejanggalan Kongres
Ia pun berujar partainya berkabung dengan adanya kejadian KLB tersebut. "Sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung. Berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan, supremasi hukum, dan demokrasi sedang diuji," katanya.
SBY mengibaratkan kudeta ini sebagai peperangan. "Perang yang kita lakukan adalah perang yang dapat dibenarkan, sebuah war of necessity, sebuah just war, perang untuk mendapatkan keadilan."
2. Dede Yusuf sebut ketua umum hasil KLB abal-abal
Anggota DPR dari Partai Demokrat Dede Yusuf mengingatkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono adalah Ketua Umum Demokrat yang sah. Ia pun menyebut tak ada dualisme kepemimpinan di partainya.
"Saya tegaskan hanya satu kepemimpinan Partai Demokrat yaitu Ketum AHY, bilamana ada KLB itu KLB abal-abal, jadi Ketum juga abal-abal,” ujar dia dinukil dari Antara, Senin, 8 Maret 2021.
Ia mengaku geram dengan ulah segelintir mantan kader Demokrat yang dinilai melakukan adu domba, memperkeruh, dan memecah belah partai. Untuk itu, ia memastikan tidak akan tinggal diam dan akan melawan aksi tersebut. "Sesuai arahan Ketua Umum AHY, kita lawan dan hadapi."
3. Din Syamsuddin sebut Moeldoko layak dipecat Jokowi
Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta Din Syamsuddin menilai Moeldoko layak dipecat dari jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan atas keterlibatannya dalam kongres luar biasa atau KLB Demokrat.
Din mengatakan pemecatan bisa dilakukan jika Moeldoko belum mendapat izin dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Jika beliau tidak pernah mengizinkan maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," kata Din Syamsuddin dalam keterangannya, Senin, 8 Maret 2021.
Din mengatakan jika Jokowi mengizinkan atau memberi restu maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi. Menurut Din, KLB Demokrat menampilkan atraksi politik dan tragedi demokrasi yang fatal.
4. Anwar Abbas sarankan Moeldoko belajar dari Megawati Soekarnoputri
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyarankan Moeldoko, belajar dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk membentuk partai baru.
"Saya menyarankan Pak Moeldoko sebaiknya belajar dengan Ibu Megawati, dimana ketika Megawati menghadapi masalah di internal PDI dengan Soerjadi, beliau melakukan langkah-langkah yang sangat arif dan bijaksana yaitu dengan mendirikan partai baru dengan mengubah nama partainya yang semula PDI menjadi PDI Perjuangan," ujar Anwar lewat keterangan tertulis, Senin, 8 Maret 2021.
Dengan demikian, kata Anwar, tanpa ribut-ribut partai yang dipimpin Megawati itu mendapatkan legalitas sehingga dapat mengikuti Pemilu 1999.
"Untuk itu, saya menyarankan Moeldoko mengikuti langkah-langkah seperti yang ditempuh Megawati tersebut dengan mendirikan partai baru, yang namanya bisa Partai Demokrat Baru atau Partai Demokrat Bersinar, sehingga kedua partai ini nanti bisa sama-sama mendapatkan legalitas untuk ikut Pemilu 2024," ujar Anwar.
CAESAR AKBAR | FRISKI RIANA | ANTARA