Momen

Partai Nonpemerintah

Penyeimbang

Pejabat Pertamina Tersangka Korupsi

Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI menetapkan Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina Pramono sebagai tersangka korupsi. Dia terseret proyek penanaman 100 juta pohon yang dananya diambil dari anggaran tanggung jawab sosial perusahaan PT Pertamina.

"Dugaannya korupsi," kata Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso, Kamis pekan lalu. Status ini didasarkan pada surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang dilayangkan kepolisian kepada kejaksaan. Rabu pekan lalu, kepolisian menggeledah kantor Pertamina Foundation di wilayah Simprug, Jakarta Selatan. "Kalau ada penggeledahan berarti sudah ada SPDP," ujar Budi.

Penyidik bakal menjadwalkan pemanggilan Nina untuk dimintai keterangan. Penyelewengan anggaran ini terjadi sepanjang 2012-2014. Total dana untuk proyek ini Rp 206 miliar dan total kerugian diperkirakan Rp 126 miliar. Nina, lewat anggota stafnya, Habe Arifin, membantah menerima dana ilegal dari proyek tersebut.

Anggota Dewan Terseret Korupsi Haji

Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji yang melibatkan bekas Menteri Agama Suryadharma Ali menyeret anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ini terkuak dalam dakwaan terhadap Suryadharma yang dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin pekan lalu.

Dalam dakwaan, ada sejumlah nama yang disebut turut melakukan korupsi bersama Suryadharma. Satu di antaranya anggota Komisi Agama DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, Hasrul Azwar. Nama lain adalah seorang anggota staf khusus dan istri Suryadharma.

Hasrul membantah terlibat korupsi haji. Ketua Fraksi PPP di DPR ini mengatakan materi surat dakwaan yang disusun jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi aneh dan tidak tepat. "Silakan KPK panggil saya lagi. Tanya lagi sejelas-jelasnya soal uang itu," katanya.

Berdasarkan dakwaan, uang yang mengalir ke sejumlah anggota DPR, termasuk Hasrul, berasal dari kelebihan biaya tarif beberapa pemondokan pada 2010. Tarif melebihi plafon yang ditetapkan pemerintah, meski pemondokan tak termasuk dalam kesepakatan ongkos haji. Akibatnya, negara harus menanggung beban biaya lebih mahal hingga 2,4 juta riyal.

Nama Tujuh Calon Pemimpin Komisi Yudisial Diserahkan

Panitia seleksi calon pemimpin Komisi Yudisial menyerahkan tujuh nama calon pemimpin lembaga pengawas hakim periode 2015-2020 kepada Presiden Joko Widodo, Rabu pekan lalu. Nama yang diserahkan adalah yang lolos tahap akhir seleksi.

Anggota panitia seleksi, Asep Rahmat Fajar, mengatakan tujuh calon memiliki rekam jejak baik dan punya integritas. Dia mengatakan tujuh calon itu merupakan komposisi terbaik dalam menjalankan fungsi di Komisi sekaligus memperbaiki relasi dengan Mahkamah Agung. "Karakter dan perbedaan masing-masing bisa membuat Komisi Yudisial lebih baik," katanya.

Tujuh nama itu adalah mantan hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Joko Sasmito; mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Maradaman Harahap; dua praktisi hukum, yaitu Sumartoyo dan Farid Wajri; dua akademikus hukum, yakni dosen Universitas Airlangga, Harjono, dan pengajar Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, Sukma Violetta; serta Wiwiek Awiati, yang mewakili masyarakat.

Jokowi berjanji akan menyerahkan nama mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan. "Akan saya sampaikan secepat-cepatnya," ujarnya.

Pemerintah Ancam Potong Dana Daerah

Daerah-daerah yang penyerapan anggarannya di bawah target terancam mendapat sanksi. Pengenaan sanksi akan dicantumkan dalam peraturan pemerintah yang sedang digodok oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. "Bantuan anggaran dari kementerian-kementerian kepada daerah harus dipertimbangkan lagi," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Rabu pekan lalu.

Menurut dia, aturan baru tersebut disiapkan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sanksi, kata Tjahjo, rencananya mulai diberlakukan tahun depan dengan mengacu pada kinerja anggaran tahun ini. Bentuknya hanya berupa pemotongan anggaran, tanpa sanksi administratif. "Itu kan artinya perencanaan anggaran mereka tak solid. Untuk apa ditambah?" ucapnya.

Sebaliknya, Tjahjo mengatakan pemerintah juga menyiapkan penghargaan bagi daerah yang mampu menyerap anggaran di atas target. "Presiden menjanjikan tahun depan per kabupaten dan kota mendapatkan maksimal Rp 100 miliar bagi daerah yang penyerapan anggarannya baik," ujarnya.