Oleh-oleh dari langkawi

LAGU Kemesraan mengalun syahdu di tepi pantai pelataran belakang Pelangi Resort, Pulau Langkawi, Malaysia, Jumat malam pekan lalu, meramaikan jamuan makan dengan hidangan nasi kandar, menyambut Presiden Soeharto dan rombongan. Tapi hubungan RI-Malaysia tidaklah semesra lirik lagu itu. Ada beberapa ganjalan, seperti nasib Pulau Sipadan dan Ligitan, atau masalah TKI di sana.Pertemuan dua hari Presiden Soeharto dan PM Mahathir Mohamad, yang berakhir Ahad pekan lalu, memang ingin meluruskan ganjalan itu. Sementara itu, pembicaraan tingkat pejabat tinggi masih berlangsung hingga Selasa pekan ini. Berikut ini beberapa catatan hasil kunjungan Presiden Soeharto yang direkam oleh wartawan TEMPO Linda Djalil dan Ekram H. Attamimi dari Pulau Langkawi: l Pulau Sipadan dan Ligitan Ada langkah maju dalam penyelesaian dua pulau kecil di timur Kalimantan Timur yang diklaim, baik oleh Malaysia maupun oleh RI, itu. ''Kita akan mengupayakan penyelesaiannya antara kedua negara saja. Kalau toh melibatkan pihak ketiga, itu hanya di lingkungan ASEAN,'' kata Menteri Luar Negeri Ali Alatas kepada TEMPO. Menteri Luar Negeri Malaysia Abdullah Badawi menyambut, ''Ini pendekatan terbaik untuk menyelesaikan masalah itu.'' Selama ini, memang, nasib dua pulau yang sepi penduduk itu belum tuntas dibahas. Padahal, soal Sipadan dan Ligitan mencuat sejak tahun 1969. Uletnya tawar-menawar akhirnya membuat kedua pemerintah tiba pada konsensus: menyatakan pulau itu status quo. Artinya, tidak ada kegiatan apa pun sampai ada penyelesaian. Eh, tahu-tahu TV-3 Malaysia, pada suatu hari di bulan Mei 1990, menayangkan kegiatan pariwisata di sana. Keruan saja Duta Besar RI di Malaysia protes karena Malaysia telah melanggar konsensus. Maka, pada tahun 1991 dibentuklah Komite Bersama RI-Malaysia yang kerjanya tukar-menukar dokumen historis mengenai kedua pulau itu. Sekalipun Malaysia memiliki segepok dokumen yang mendukung pemilikan kedua pulau itu, ''Saya kok optimistis dokumen kami lebih lengkap dan kuat,'' kata Ali Alatas. Soal batas waktu perundingan? ''Diharapkan selesai sebelum akhir tahun ini,'' katanya. l Forum Kerja Sama Ekonomi dan Pengembangan Segitiga Utara Gagasan Mahathir untuk membentuk East Asian Economic Caucus (EAEC) blok perdagangan Asia Timur yang dipimpin Jepang belum bisa didukung penuh oleh RI. Pihak Indonesia masih menunggu hasil forum pejabat tinggi politik ekonomi ASEAN, Joint Consultative Meeting (JCM), yang akan berembuk di Singapura akhir bulan ini. Sejauh ini RI lebih menginginkan EAEC berada di bawah payung forum kerja sama negara-negara Asia Pasifik (APEC). Malaysia tak menginginkannya karena kehadiran AS di forum itu. Prakarsa Mahathir yang ingin memajukan kawasan Asia Timur, apa mau dikata, telah dianggap akan semakin mempertentangkan kepentingan AS dan Jepang. Pembahasan kawasan Segitiga Utara baru berupa proposal tentang rencana pengembangan yang mencakup Aceh, Sumatera Utara, Riau Daratan, Kedah, Perlis, Penang, serta Phuket dan Thailand Selatan. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Joop Ave sudah mengambil ancang-ancang. ''Pemerintah akan melibatkan pengusaha swasta untuk mengembangkan pariwisata di kawasan Segitiga Utara ini,'' katanya. l Pasal TKI di Malaysia Pembahasan masalah tenaga kerja, khususnya ihwal TKI, tampaknya mengalami kemajuan. ''Akan dibuat suatu komite bersama antara kedua negara untuk menangani masalah tenaga kerja,'' kata Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief. Saat ini, menurut dia, ada sekitar 630.000 TKI di Malaysia yang resmi terdaftar. Tapi, karena administrasi yang belum begitu rapi, angka itu bisa membengkak, dan sulit mengawasi TKI yang ilegal alias pendatang haram. ''Apalagi pihak Malaysia masih membutuhkan TKI,'' kata Latief. Soal LEVI pajak yang dikutip pemerintah Malaysia untuk pekerja asing memang dibahas. Jumlah LEVI sebesar 300 sampai 500 ringgit, yang dipungut sebelum TKI bekerja, dirasakan terlalu berat. Pihak RI, kata Latief, mengusulkan agar LEVI dibebankan kepada majikan. l Proton Saga dan Bisnis SwastaApa yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar juga pada hari Ahad, sesaat sebelum Presiden pulang ke Tanah Air: keinginan Malaysia memasarkan mobil Proton Saganya di Indonesia disetujui. Ini, menurut Menko Industri dan Perdagangan Hartarto, sejalan dengan adanya deregulasi otomotif. Hartarto pun tak lupa menawarkan produk IPTN kepada Malaysia. Siapa yang akan memasarkan Proton Saga? ''Siapa pun swasta di Indonesia yang berminat, silakan saja,'' kata Hartarto. Hatta, menurut akhbar yang beredar, sedan buatan Malaysia yang menjadi kebanggaan PM Mahathir itu akan diageni oleh kongsi Citra Muda Sdn. Berhad. Yakni, patungan PT Citra Lamtorogung, yang dipimpin Ny. Siti Hardiyanti Rukmana, dan Yayasan Gerakbakti Kebangsaan (milik Pemuda UMNO), yang diwakili Encik Ahmad Zahid Hamidi. Boleh jadi kongsi Citra Muda akan beroleh pula sejumlah proyek di Malaysia, seperti pembangunan konstruksi Bandara Internasional Kuala Lumpur, jalan raya, dan tenaga listrik. Citra Lamtorogung memang sudah dikenal di negeri jiran itu. Perusahaan ini memperoleh kepercayaan untuk mengelola proyek pembuatan jalan raya antara daerah Yong Peng dan Air Hitam senilai 140 juta ringgit (sekitar Rp 112 miliar). Ahmed K. Soeriawidjaja (Jakarta)