Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ide ini disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, opsi itu bisa dilakukan untuk menekan banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada. Anggaran sebesar itu, kata Prabowo, lebih baik digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
"Efisien enggak keluar duit? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi," kata Prabowo.
Belum lagi banyaknya anggaran politik yang harus dikeluarkan peserta pilkada. Dengan keadaan itu, Prabowo menyarankan perlu ada evaluasi sistem secara bersama-sama.
"Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," kata Prabowo.
Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung usul Prabowo tersebut. Berikut pernyataannya.
PAN: Dukung pilkada yang lebih simpel
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo terkait dengan pilkada kembali ke DPRD masing-masing dan pemikiran serupa sudah lama dibahas di internal PAN.
"Kalau Presiden yang memulai mengangkat wacana ini, kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh partai politik yang ada," kata Saleh di Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024, dikutip dari Antara.
Menurut dia, PAN secara umum mendukung pilkada yang lebih simpel, apalagi sudah pernah diterapkan.
Saleh mengatakan, hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini. Mereka yang dipilih melalui DPRD banyak juga yang berprestasi. Bahkan, banyak yang legendaris dan masih dikenang sampai sekarang.
"Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya, tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat," ujarnya.
Kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat kalau tidak bisa bekerja, menurut dia, malah tidak ada gunanya.
"Hari ini kami menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini," tuturnya.
Meski demikian, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah ini dinilai tidak mudah. Pasalnya, ada UU dan peraturan-peraturan turunannya yang perlu direvisi.
Kalau mau mudah, lanjut Saleh, semua pihak harus melakukan pemetaan terhadap aspek-aspek pemilu yang perlu diubah. Sebelum membahas UU, pemetaan tersebut telah selesai dan dipahami semua pihak.
"Karena ini dari Presiden, paling tidak persetujuan akan perubahan itu telah didapat 50 persen. Tinggal menunggu persetujuan partai-partai di DPR. Itu juga mungkin tidak sulit sebab hampir semua parpol ada bersama koalisi pemerintah," katanya.
Namun, Saleh menambahkan, PAN akan ikut mengkaji dan melakukan simulasi.
”PAN juga tidak mau cost politics menjadi sangat tinggi dengan sistem yang ada saat ini. Tidak sehat dalam menjaga kualitas demokrasi," ujarnya.
Cak Imin: Sangat berbiaya tinggi
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut usulan Prabowo layak untuk didiskusikan lebih lanjut guna memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.
"Pak Prabowo menyampaikan bahwa yang menang sakit kepala, yang kalah lebih-lebih sakit kepala. Kalau demokrasi seperti ini, akan sangat berbiaya tinggi,” kata Cak Imin saat ditemui usai agenda Silaturahmi Kebangsaan Mengenang Gus Dur di kompleks MPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 13 Desember 2024.
Eks Wakil Ketua DPR itu menyatakan, salah satu spirit demokrasi di Indonesia adalah musyawarah mufakat. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa evaluasi terhadap mekanisme pemilihan langsung di level pilkada perlu dipertimbangkan.
"Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada itu saya kira, saya mendukung. PKB juga mendukung. Soal mekanismenya, Mari kita diskusikan bersama," tutur dia.
Cak Imin juga menanggapi kekhawatiran bahwa usulan tersebut dapat mengebiri kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi. Dia menekankan bahwa seluruh pendapat perlu didiskusikan.
"Mari kita diskusikan, karena demokrasi yang berbiaya tinggi hanya akan memenangkan para pemilik uang, sehingga rakyat juga dirugiin," tutur dia.
Imin juga tak menampik bahwa yang mestinya dilakukan adalah evaluasi terhadap sistem, bukan justru mengubah sistemnya. Dia menyebut usulan itu merupakan ide awal yang harus terus didiskusikan.
"Tentu kita usahakan sistemnya yang diperbaiki, bukan secara hak demokrasinya. Tapi, ide DPRD saya kira ide awal yang harus kita terus diskusikan," ujar Cak Imin.
Anissa Febiola dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam tulisan ini.