Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada seluruh kader partainya agar mengawal keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Yudhoyono menyampaikan permintaan itu saat berpidato di depan ribuan kader partainya dalam pembukaan Kongres ke-6 Partai Demokrat di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, hari ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Semua agenda pemerintah, termasuk keberadaan Danantara, kami kawal," kata Yudhoyono, Senin, 24 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden ke-6 itu juga menyinggung posisi Partai Demokrat yang kini berada dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut dia, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sudah menjadi etika bagi partainya sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah. Apalagi tujuan partai politik berkoalisi bukan sekadar menyamakan sikap dan posisi politik, tapi harus ada tekad untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo dan mendengarkan aspirasi rakyat.
"Pastikan semua (agenda pemerintahan) benar-benar untuk kepentingan rakyat. For the people, kepentingan seluruh rakyat, bukan sebagian rakyat," kata dia.
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan BPI Danantara di Istana Kepredenan, Jakarta Pusat, hari ini. Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo menghadiri peluncuran Danantara tersebut. Danantara menjadi badan pengelola modal yang ada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk di bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan mantan presiden kemungkinan akan dilibatkan menjadi penasihat dan pengawas Danantara. “Ide Presiden kan seperti itu. Mungkin untuk di (bagian) penasihat," kata Hasan saat menghadiri peluncuran Danantara yang dikutip dari Antara.
Hasan mengatakan tujuan pelibatan mantan presiden di Danantara sebagai sovereign wealth funds (SWD) milik Indonesia itu. Danantara, kata dia, dibentuk sebagai lembaga yang harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Ia melanjutkan, pelibatan mantan Presiden di Danatara juga sesuai dengan Prinsip Santiago (Santiago Principle), sebagai pedoman tata kelola SWF yang baik.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor : 100 Hari Kabinet Prabowo: Satu Kabinet Dua Presiden
Foto 
