Tergoda Menilap Barang Bukti Narkoba

Dalam pemeriksaan, dua kurir itu mengaku mendapat pasokan sabu dari Yakub. Berdasarkan keterangan inilah, polisi kemudian bertolak ke Aceh dan mendatangi rumah Yakub yang berada di Jalan Besar Medan-Banda Aceh, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe.

Menurut Safaruddin, rumah tersebut ditempati oleh anak Yakub, Era Monita. Di rumah itu, polisi menemukan sabu seberat 32 kilogram. Tidak berapa lama, polisi juga menangkap Yakub yang berada tak jauh dari sana. “Yakub mengakui sabu itu adalah barang titipan,” kata Safaruddin. “Total ada 32 pack yang masing-masing beratnya 1 kilogram.”

Selanjutnya, kata Safaruddin, polisi membawa Yakub ke Medan. Di tengah perjalanan, polisi menyuruh Yakub turun dari mobil dan berfoto dengan barang bukti sabu 20 kilogram. "Yakub tidak bisa menolak karena diancam akan dihabisi," ujarnya. Dalam berita acara pemeriksaan, kata Safaruddin, juga tercatat narkoba yang menjadi barang bukti hanya 20 kilogram, bukan 32 kilogram. “Dia berada di bawah tekanan saat diperiksa.”

Polisi Terjerat Kasus Narkoba

Yakub baru berani buka suara setelah berkas perkara diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 6 Mei lalu. Ia menceritakan fakta sebenarnya kepada Safaruddin saat bertemu di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, Medan. “Klien saya sudah membuat surat pernyataan,” ujar Safaruddin. “Hari itu juga saya terbang ke Jakarta untuk melapor ke Propam Mabes Polri."

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Hadi Wahyudi, mengatakan pemeriksaan terhadap Yakub sudah rampung dan berkas telah diserahkan ke kejaksaan. Adapun soal dugaan penggelapan barang bukti sabu, dengan tegas dia membantah. “Tidak ada itu (penggelapan barang bukti),” katanya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan, membenarkan bahwa Propam Mabes Polri telah menerima laporan dari Safaruddin. Namun dia tidak tahu detail pokok perkara yang dilaporkan. "Saya tanyakan dulu ke Propam," katanya. Sementara itu, Kepala Divisi Propam Polri, Inspektur Jenderal Syahar Diantono, hingga semalam tidak merespons panggilan telepon dan pesan instan yang dikirim Tempo.

Rentan Terjerat Kasus Narkoba

Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto, mengatakan narkoba merupakan bisnis yang paling banyak menghasilkan uang ketimbang bisnis ilegal lain. Para bandar berusaha mencari dukungan dari aparat untuk melindungi bisnisnya. Situasi ini yang menempatkan polisi sangat rentan terlibat. "Sebab, mereka banyak mengenal jaringan narkoba,” kata dia. “Mereka yang tidak punya integritas akan mudah terekrut sindikat."

Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran (tengah), dalam konferensi pers kasus narkotika yang melibatkan polisi sebagai tersangka, di Jakarta, 14 Oktober 2022. TEMPO/Febri Angga Palguna 

Menurut Benny, polisi yang bertugas di bagian narkoba juga rentan menyalahgunakan kewenangan. Misalnya, melakukan transaksi pasal rehabilitasi, penggelapan barang bukti, dan penggelapan uang hasil transaksi narkoba. "Anggota juga rentan tergoda untuk mengkonsumsi narkoba karena mereka tahu sumbernya," ujarnya.

Regulasi yang mengatur penyitaan, penyimpanan, penyisihan, dan pemusnahan barang bukti narkoba sebenarnya sudah baik. Ancaman sanksi bagi penegak hukum yang melanggar juga tidak ringan. Namun tetap saja ada yang berani melanggar aturan.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengatakan kontrol serta pengawasan internal Polri dalam kasus narkoba masih lemah. Itu terbukti dari kasus penggelapan barang bukti yang muncul berkali-kali. “Yang terbaru kasus Teddy Minahasa,” katanya. "Ada juga kasus di Sidoarjo, Polda Jawa Timur.”

Baca: Setelah Teddy Minahasa Dihukum Seumur Hidup

Bambang mengatakan fungsi kontrol dan pengawasan menjadi vital untuk mencegah pelanggaran. Sebetulnya sudah ada Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri. Peraturan itu mewajibkan atasan melakukan pengawasan sekaligus bertanggung jawab terhadap perilaku bawahan. "Jadi, ada implikasi atasan bisa diberi sanksi bila teledor dalam pengawasan," kata Bambang.

Dalam peraturan itu pula, bawahan memiliki hak dan kewajiban melaporkan atasan apabila terjadi pelanggaran aturan. Menurut Bambang, aturan-aturan itu sebenarnya bisa meminimalkan pelanggaran jika dijalankan dengan benar dan konsisten. "Kecuali atasan dan bawahan bersama-sama menjadi bagian pelanggaran,” katanya. “Kalau itu terjadi, menjadi tugas dan fungsi Propam dan Irwasum untuk mengawasi."

HENDRIK YAPUTRA | EKA YUDHA SAPUTRA | SAHAT SIMATUPANG (MEDAN) | ANT