Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan mengadakan diskusi panel dengan para rektor serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025, pukul 16.30 WIB.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan acara ini bertujuan mempererat komunikasi antara pemerintah dan kalangan akademisi, terutama memperkuat kolaborasi strategis di bidang pendidikan tinggi, riset, dan inovasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Panel diskusi antara Presiden dengan kalangan akademi juga dibuka guna membahas langkah-langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan arah kebijakan nasional,” kata Yusuf dalam keterangan resminya, Rabu, 12 Maret 2025.
Prabowo menyinggung pendidikan tinggi dalam Astacita selama kampanye pemilihan presidennya. Ia ingin memperkuat sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Selain itu, penguatan pendidikan tinggi juga menjadi bagian dari 17 program prioritas Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo yang disiapkan dirancang secara holistik dan mampu menyentuh seluruh aspek negara Indonesia.
Namun, kinerja pemerintahan Prabowo untuk perguruan tinggi dikritik dan didemo, terutama dalam aksi Indonesia Gelap 20 Februari lalu. Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Mahasiswa menilai bahwa kebijakan ini tidak berpihak pada rakyat dan dapat memperburuk kondisi pendidikan nasional.
Selain itu, BEM SI juga menolak rencana pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bagi perguruan tinggi yang tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Mereka menilai kebijakan ini berpotensi merusak lingkungan akademik, mencederai independensi kampus, dan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.
Sebelumnya pada awal Februari, ratusan dosen berstatus aparatur sipil negara atau ASN menggelar aksi demonstrasi di area depan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.
Para demonstran yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia atau Adaksi menuntut kejelasan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tunjangan kinerja (tukin) yang belum dibayarkan sejak 2020.
Hanin Marwah dan Haura Hamidah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor : Bertabur Perwira TNI Aktif di Jabatan Sipil
Foto 
