TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dan beberapa perwakilan berangkat masyarakat terbang ke Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin, 3 Februari 2020.
Keputusan ini diambil ketika Hamid menemui masyarakat yang berunjuk di DPRD Natuna pada Senin, 3 Februari 2020. Masyrakat memprotes kebijakan mengkarantina WNI yang dievakuasi dari Cina di pulau tersebut.
Dialog terjadi antara Bupati dan masyarakat yang protes. Masyarakat meminta Bupati untuk menanggapi penolakan mereka. "Perlu diketahui program observasi di Natuna ini adalah programnya pusat," kata Hamid di depan ratusan massa.
Hamid juga menjelaskan, pemerintah daerah tidak pernah memperoleh informasi observasi akan dilaksankan di Natuna. "Saya tidak tahu program ini," ujarnya. Hamid mengatakan pemerintah daerah juga sebenarnya menolak rencana ini.
Hamid menyatakan, akan membuat surat dan akan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam bentuk 6 tuntutan ke presiden. Tuntutan itu sebelumnya sudah dibacakan massa di depan Hamid. "Saya akan buat surat, besok segera dikirim, minta WNI dipindahkan ke kapal perang," katanya.
Massa kembali berteriak dan membantah pernyataan Hamid tersebut. Masyarakat meminta Bupati berangkat langsung menemui Presiden Joko Widodo atau
Jokowi.
Yang terjadi selanjutnya, Bupati yang didampingi Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti dan Ketua DPRD Natuna Andes Putra berkata akan berangkat ke Jakarta. "Saya siap berangkat hari ini," kata Hamid.
Setelah itu massa meminta Hamid tidak berangkat sendiri, tetapi ada perwakilan dari masyarakat. Beberapa perwakilan masyarakat ikut bersama Bupati mereka terdiri dari Ketua PP, Ketua KNPI, Ketua Aliansi Nelayan, Ketua STAI, dan Wakil Bupati. Setelah semua perwakilan berkumpul. Bupati langsung menuju bandara Natuna.
Bupati dan rombongan akan menyampaikan enam tuntutan mereka. Diantaranya, meminta WNI dari Wuhan dipindahkan ke kapal perang KRI. Tujuannya agar dapat diobservasi di lepas pantai dan tidak menimbulkan keresahan seperti saat ini.
Kedua, meminta pemerintah pusat dan daerah memberi kompensasi berupa jaminan kesehatan seperti posko kesehatan di Natuna. Ketiga, meminta pemerintah mendatangkan dokter, psikiater ke Natuna. Karena saat ini masalah ini tidak hanya berdampak kepada fisik, tetapi juga mental masyarakat Natuna.
Keempat, meminta Menteri Kesehatan wajib berkantor di Natuna. Sebagai itu bentuk jaminan kesahatan dan keamanan. Kelima, massa juga menuntut segala kebijakan pemerintah pusat untuk ke depannya dapat disosialisasikan. Karena kondisi hari ini adalah contoh tidak ada sosialisasi kepada masyarakat Natuna, sehingga masyarakat resah.
Keenam, masyarakat meminta pemda bisa menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah pusat. Jika tuntutan tidak dijalankan masyarakat akan membuat mosi tak percaya baik kepada eksekutif maupun legislatif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Foto 
