PSI Ungkap 5 Kejanggalan Pemenang Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR yang terus berlanjut. PT Bertiga Mitra Solusi telah resmi dinyatakan menjadi pemenang tender dengan tawaran Rp43,5 miliar. PSI menemukan sejumlah kejanggalan pada pengadaan gorden mewah ini.

Pertama, harganya sangat fantastis, jauh lebih tinggi dari harga pasar. "Ketika kami survei ke pasar, dengan harga belasan juta saja sudah bisa dapat gorden yang bagus," ujar juru bicara DPP PSI,
Furqan AMC, lewat keterangannya, Senin, 9 Mei 2022.

DPR menyiapkan pagu anggaran jumbo senilai Rp48,7 miliar untuk pengadaan gorden ini. Sekjen DPR Indra Iskandar sebelumnya menyebut anggaran itu berdasarkan perhitungan untuk 505 rumah. Dengan kebutuhan per rumah masing-masing 11 item dengan total rata-rata sekitar Rp90 juta per rumah sudah termasuk pajak.

"Seharusnya penggantian gorden itu bisa dilakukan masing-masing anggota dewan, apalagi tidak semua rumah dinas digunakan oleh dewan. Proyek penggantian gorden ini terkesan seperti dipaksakan," ujar Furqan.

Kejanggalan ketiga, tuturnya, dilihat dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik DPR RI pemenang tendernya malah yang memberikan penawaran tertinggi yaitu Rp43,5 miliar dan tak ada keterangan spesifikasinya. "Logikanya kan tender itu harusnya mencari yang termurah," ujar dia.

Keempat, lanjut Furqan, ketika ditelusuri website PT. Bertiga Mitra Solusi domainnya baru teregistrasi 25 Maret 2022, itu pun hanya untuk satu tahun, sehingga terkesan sangat dadakan menjelang tender. "Kelima, profil PT. Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang tender adalah perusahaan IT, tapi kok bisa menang tender pengadaan gorden?," ujarnya.

Berdasarkan penelusuran Tempo di laman Sistem Informasi Konstruksi Indonesia, kualifikasi PT. Bertiga Mitra Solusi memang bergerak di jasa pelaksana kontruksi jaringan telekomunikasi dan instalasi listrik, belum ada jejak pengadaan untuk dekorasi interior sebelumnya.

Namun dalam dokumen akta perusahaan yang diperoleh Tempo, tertera profil
PT Bertiga Mitra Solusi dengan Nomor SK Pengesahan: AHU-0018498.AH baru diperbarui per 15 Maret 2022. Alamat perusahaan di kawasan Green Lake City Rukan Great Wall Blok C, Nomor 11, Cipondoh, Tangerang, Banten.

Komisaris perusahaan bernama Mochamad Yusuf
Gunawan, kemudian Direktur Utama adalah Lindawati Hadi dan Direktur Andi Sjachrial.
Di akta itu tertulis ada 25 klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) yang sesuai dengan PT Bertiga Mitra Solusi mulai 2020. KLBI adalah kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan.

Salah satu klasifikasi yang sesuai dengan proyek pengadaan gorden adalah dekorasi interior, yang di antaranya mencakup aplikasi bangunan
atau proyek konstruksi lainnya termasuk jendela hingga instalasi furnitur. Namun sebagian besar klasifikasi usaha perusahaan ini bergerak di bidang kontraktor serta sistem integrator dalam bidang teknologi dan informatika. 

Lewat situs web perusahaan, www.bertigamitrasolusi.com, perusahaan ini mengklaim memiliki banyak klien dari perusahaan swasta ataupun instansi pemerintah, seperti PT Angkasa Pura II, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun, dari tujuh proyek yang diungkap di situs web perusahaan, enam di antaranya merupakan pengadaan barang dan jasa tentang informasi dan teknologi (IT). Satu lagi adalah proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR.

PT Bertiga Mitra Solusi tidak merespons permintaan konfirmasi Tempo yang dikirim ke e-mail perusahaan. Nomor telepon kantor PT Bertiga juga tak bisa dikontak. Tempo sudah mencoba menghubungi Sekjen DPR Indra Iskandar untuk menanyakan proses penentuan pemenang tender untuk gorden rumah dinas DPR ini, namun pesan dan telepon belum mendapat respons.

Sekjen DPR Indra Iskandar didesak memberi penjelasan kepada publik terkait tender ini.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR segera memanggil Kesekjenan DPR dan melakukan evaluasi terhadap pengadaan proyek gorden untuk rumah dinas anggota DPR ini.

"BURT harus evaluasi, jangan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Kesekjenan. Enggak boleh, karena ini menyangkut uang rakyat juga dan DPR seharusnya memberikan contoh yang baik dalam proses tender," ujar dia, kemarin.

DEWI NURITA