Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Solo - Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan pendapatnya soal instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kepada kadernya yang menjadi kepala daerah agar menunda keikutsertaan mereka dalam kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Ia mengatakan retret kepala daerah adalah ranah pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ini kan urusan ke pemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden," ujar Jokowi ketika ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 21 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun Jokowi berpendapat semestinya para kepala daerah itu hadir mengikuti kegiatan retret tersebut. Sebab, menurut dia, kepala daerah itu telah dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. "Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain," kata dia.
DPP PDIP melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tentang instruksi harian ketua umum memerintahkan anggotanya yang menjabat kepala daerah untuk menunda perjalanan menuju retret di Akmil Magelang. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu, instruksi tersebut terkait kasus hukum yang menyangkut Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Terkait instruksi Megawati tersebut, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menilai instruksi itu karena mempertimbangkan kondisi psikologis para kepala daerah yang merupakan kader PDIP pasca penahanan Hasto Kristiyanto. "Menurut saya, Mbak Mega mempertimbangkan kondisi psikologis kader-kader PDIP yang terpilih itu (sebagai kepala daerah). Kan dengan kasusnya Mas Hasto, akan mempengaruhi psikologisnya pada saat mengikuti retreat," ujarnya ketika ditemui wartawan di Gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 21 Februari 2025.
Rudy meyakini kader-kader PDIP yang sudah resmi dilantik menjadi kepala daerah akan mentaati surat perintah Megawati selaku Ketum PDIP. "Biasanya kader PDI Perjuangan selalu mentaati. Kalau untuk penundaan kegiatan retreat bukan berarti tidak mengikuti retreat tapi ditunda. Mungkin retreatnya di lain tempat dan waktu," ujarnya.
Menurut Rudy, Megawati juga mempertimbangkan jika para kepala daerah itu akan lebih baik jika segera melakukan koordinasi dengan sekretaris daerah dan jajarannya, beradaptasi, agar segera bisa melaksanakan program-program dan kebijakan yang akan direalisasikan sesuai janji kampanye mereka. "Bu Mega ini pertimbangannya, 'mending kamu lakukan rapat koordinasi dengan sekda dan jajarannya untuk melakukan adaptasi dan melakukan program-program kebijakan yang akan dilakukan sesuai janji saat kampanye," kata dia.