Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Setara Institute: Usul Pilkada Dilakukan DPRD adalah Kemunduran Politik

Halili mengatakan, jika pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan oleh DPRD maka akan mengembalikan lagi resentralisasi politik.

15 Desember 2024 | 10.57 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan mengatakan ide Prabowo agar pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan oleh DPRD merupakan kemunduran secara  politik.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Ide yang buruk bagi demokratisasi dengan tata kelola politik desentralisasi," kata Halili Hasan, berdasarkan keterangan resmi yang dibagikannya, pada Ahad, 15 Desember 2024. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ia mengatakan, jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD maka akan mengembalikan lagi resentralisasi politik. Akibatnya pemerintah pusat bisa secara langsung atau tidak langsung mengandalkan DPRD untuk memilih pemimpin di daerah.

"Pilkada oleh DPRD juga mempersempit ruang politik rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya secara langsung," kata Halili. 

Ia mengatakan selama ini pilkada langsung menjadi sangat mahal, karena regulasi, kelembagaan dan penyelenggaraan pilkada, kondisi partai politik, dan penegakan hukum pilkada yang buruk. Menurut dia, pilkada langsung memakan biaya mahal karena kandidat selama ini harus membayar biaya perahu atau mahar politik untuk mendapat rekomendasi dari partai untuk pencalonannya.

"Biaya terbesar pilkada juga politik uang, dengan bentuk beragam dari aneka bantuan hingga 'serangan fajar,' " ucap Halili.

Menurut dia, pilkada langsung yang lebih demokratis bisa diupayakan dengan memperbaiki regulasi, mengaktifkan kinerja penyelenggara pilkada, demokratisasi partai politik, serta penegakan hukum pilkada secara tegas, adil, dan berefek jera. "Bukan dengan menggeser pilkada dari langsung oleh ke tidak langsung oleh elite DPRD," kata Halili.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung peluang perubahan sistem pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dia mengatakan, dengan sistem pemilihan langsung, pilkada menelan biaya mahal. 

“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo dalam pidatonya saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024.

“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik,” ujarnya.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini. 

Advist Khoirunikmah

Advist Khoirunikmah

Bergabung di Tempo sejak November 2023. Alumni Bakrie University dan Politeknik Negeri Bandung. Mengawal isu hukum dan kriminal.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus