Silang Pendapat Konsep Marketplace Guru

Satriwan menambahkan, perekrutan guru PPPK juga bermasalah. Sejak 2021, masih ada 62.645 guru PPPK prioritas-1 (P-1) yang belum mendapat formasi. Lalu ada guru PPPK di daerah yang belum digaji hingga sembilan bulan.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR membahas kesiapan pengisian formasi guru sebagai PPPK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 24 Mei 2023. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Nadiem Anwar Makarim tidak menjawab permintaan konfirmasi Tempo soal ini. Sebelumnya, ia mengatakan konsep lokapasar guru dapat mengatasi masalah guru honorer dan kebutuhan guru di sekolah. Dengan marketplace guru, formasi PPPK yang awalnya diberikan kepada pemerintah daerah dapat dialihkan ke pemerintah pusat.

Nadiem mengimbuhkan, marketplace guru juga memungkinkan pemberian otonomi kepada sekolah dalam merekrut guru. Dengan begitu, akan terjadi penyelarasan antara formasi dan pelamar guru. Sistem ini diklaim akan membuat sekolah tidak akan kekurangan tenaga guru karena bisa memilih langsung. 

Nadiem mengatakan sistem tersebut akan didukung teknologi untuk menghentikan perekrutan guru honorer baru. Selain itu, “Memberikan kesempatan maksimal kepada semua sekolah untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menunggu siklus perekrutan pusat," kata dia.

Menurut Nadiem, untuk pembiayaan, pemerintah pusat akan mentransfer anggaran langsung ke sekolah. Tapi anggaran tersebut hanya bisa digunakan untuk merekrut guru dalam marketplace guru.

Adapun marketplace guru ini merupakan platform baru bagi guru yang akan diimplementasikan pada tahun depan. Platform ini akan menjadi basis data agar semua sekolah bisa mengakses calon guru untuk mengajar di sekolah. Lalu sekolah dapat merekrut guru di marketplace kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Penerapan sistem ini sekaligus mengubah proses perekrutan guru, yang awalnya terpusat menjadi setiap waktu.

Ada tiga syarat guru yang bisa mendaftar di marketplace guru, yaitu guru honorer yang lolos seleksi menjadi ASN, guru dari lulusan pendidikan profesi guru pra-jabatan, serta guru honorer yang lulus seleksi menjadi guru ASN dan sudah lulus pendidikan profesi guru pra-jabatan.

Guru menyampaikan materi dalam proses belajar-mengajar di Sekolah Dasar Negeri 32 di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, 10 Mei 2023. ANTARA/Muhammad Izfaldi

Pengamat pendidikan dari Universitas Pattimura, Ambon, Afdhal, mengatakan Kementerian seharusnya berfokus menyelesaikan masalah utama guru, yaitu soal kesejahteraan, sebelum mengimplementasikan konsep marketplace. Ia mencontohkan, guru di Ambon masih ada yang digaji Rp 300 ribu setiap orang per bulan. “Masalah marketplace guru ini bukan substansi," kata Afdhal, kemarin.

Afdal juga meminta agar infrastruktur penunjang guru diperkuat. Dia menyebutkan masih banyak sarana dan prasarana pendidikan di daerah yang belum maksimal. Padahal peningkatan infrastruktur pendidikan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas anak didik. "Misalnya tidak ada proyektor, tidak ada laboratorium, dan susah mendapat sinyal." 

Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dudung Abdul Kodir, mengatakan Kementerian Pendidikan semestinya memperbaiki tata kelola sistem guru lebih dulu sebelum berbicara tentang marketplace guru. Pemerintah bisa mulai dengan memperbaiki sistem perguruan tinggi dalam menyiapkan guru. "Ini penting untuk menyiapkan guru berkualitas dan bertalenta," kata Dudung. 

Dudung berharap pemerintah juga membenahi beberapa masalah guru, seperti kesejahteraan, seleksi guru, pembinaan guru, serta pelindungan guru. “Berbagai masalah ini perlu dikuatkan sehingga marketplace tidak membahayakan para guru,” katanya. 

Adapun anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Muhammad Nur Purnamasidi, menyarankan agar pemerintah pusat mengambil alih lebih dulu seluruh permasalahan guru PPPK di daerah, lalu menyelesaikannya. "Hal itu perlu dilakukan sebelum mekanisme perekrutan baru melalui marketplace dilaksanakan," kata dia.

Desty Pipien Lestari, guru honorer kategori II dari Sekolah Dasar Negeri 3 Kaligayam Wedi, Klaten, Jawa Tengah, mengatakan Kementerian seharusnya mengatasi masalah guru honorer K2 lebih dulu sebelum mencanangkan marketplace guru. Sebab, masih banyak guru honorer K2 yang belum diangkat menjadi pegawai negeri. Hingga saat ini, sebanyak 95 ribu tenaga honorer K2 pendidik belum diangkat menjadi pegawai negeri. "Mereka sudah mengabdi puluhan tahun," kata Desty.

Pembatalan Guru PPPK Disoalkan

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Heru Purnomo, menyoalkan keputusan Kementerian Pendidikan yang tiba-tiba membatalkan pengangkatan 3.043 guru yang sudah lulus PPPK tanpa alasan yang jelas. Lalu guru PPPK di Jakarta hanya dikontrak satu tahun, dari Juni 2022 hingga Mei 2023. Sistem kontrak setahun ini menjadi masalah karena membuat guru tidak maksimal dalam mengajar. 

"Di daerah lain, seperti Nusa Tenggara Timur, mereka dikontrak sampai lima tahun," kata Heru. Ia meminta Kementerian memperbaiki sistem kontrak. Ia menyarankan agar kontrak kerja guru PPPK minimal lima tahun.

HENDRIK YAPUTRA