Syarikat Islam: Kapolri Tak Berniat Kesampingkan Ormas Islam Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia Hamdan Zoelva mengaku telah mendapatkan penjelasan dari Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian ihwal materi pidato yang diprotes Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain.

"Setelah mendapat penjelasan (dari Kapolri), kami memahami bahwa tidak ada niatan beliau untuk mengesampingkan ormas (organisasi kemasyarakatan) Islam selain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah," kata Hamdan di rumah dinas Kapolri, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.

Baca: Wakapolri: Kapolri sudah Klarifikasi Pidatonya ke Ormas-ormas

Hamdan bersama delapan pengurus pusat Syarikat Islam menemui Kapolri untuk meminta penjelasan mengenai video pidato yang mengundang polemik. Menurut Hamdan, ada pemenggalan durasi dari pidato yang tersebar di Internet sehingga terjadi kesalahpahaman dalam memaknai isinya.

"Pidato Kapolri durasinya 26 menit, tapi yang jadi viral itu terpotong sebagian sehingga menghilangkan seluruh rangkaian cerita pidato," ujarnya.

Hamdan berujar, setelah mendapatkan penjelasan Kapolri, ia bisa memahami bahwa tidak ada niat dari Tito untuk mengesampingkan ormas-ormas Islam di Indonesia selain NU dan Muhammadiyah. Ia juga mendapatkan penjelasan bahwa kelompok takfiri yang dimaksud Kapolri adalah kelompok-kelompok yang bernuansa radikal, bukan ormas Islam.

Simak: Soal Pidato Tito Karnavian, Azyumardi: Banyak Tokoh Buta Sejarah

Menurut Hamdan, pidato Kapolri itu sejatinya disampaikan dalam ceramah di Pondok Pesantren Annawawi milik Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin di Serang, Banten, pada 8 Februari 2017.

Sebelumnya, Tengku Zulkarnain membuat surat terbuka yang diunggah ke akun Facebook-nya untuk menanggapi pidato Kapolri. Dalam surat terbuka itu, Zulkarnain memprotes pernyataan Tito yang tidak menganggap perjuangan umat Islam di luar NU dan Muhammadiyah.

"Saya sangat kecewa dan berkeberatan atas pidato Kapolri yang saya nilai provokatif, tidak mendidik, buta sejarah, tidak berkeadilan, dan rawan memicu konflik," ucap Zulkarnain.