Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta – Tentara Nasional Indonesia mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk penghematan. Kepala Pusat Penerangan TNI Hariyanto menyatakan angkatan bersenjata tetap berkomitmen menjaga profesionalisme walau anggaran harus dipangkas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Instruksi penghematan ini sudah mulai diterapkan secara bertahap,” kata Hariyanto melalui pesan pendek kepada Tempo pada Rabu, 29 Januari 2025. Dia mengatakan kesiapan operasional TNI akan diselaraskan dengan upaya-upaya penghematan yang diminta oleh Prabowo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hariyanto mengatakan bahwa TNI memprioritaskan program yang berdampak langsung pada operasional dan kesiapan pasukan. “Sehingga tidak ada pengurangan pada aspek-aspek yang menyangkut pertahanan negara,” kata dia.
Adapun, Hariyanto menegaskan bahwa penggunaan logistik, fasilitas, dan kebutuhan operasional di TNI bakal dilakukan secara efisien tanpa mengurangi kualitas dan efektivitas kegiatan.
TNI, ucap Hariyanto, akan mendorong penggunaan teknologi untuk efisiensi dalam proses administrasi, pelaporan, dan komunikasi. Dalam aspek pemeliharan sarana prasara, bakal dilakukan secara terencana untuk menghindari pemborosan akibat kerusakan yang tidak terdeteksi lebih awal.
Prabowo memerintahkan efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk berhemat. Perintah berhemat itu dituangkan lewat Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.
Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2015, Prabowo meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,6 triliun yang terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 256,1 triliun. Prabowo juga memerintahkan penghematan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
Sebagai langkah penghematan, menteri atau pimpinan lembaga diminta untuk mengidentifikasi rencana efisiensi kementerian/lembaga sesuai besaran yang ditetapkan menteri keuangan.
Menteri atau pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non-operasional, seperti belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial dikecualikan dari efisensi dikecualikan dari identifikasi rencana efisiensi.
Hasil penghematan anggaran tahun 2025 dipertimbangkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak menyangkal bahwa MBG membutuhkan anggaran tambahan, sebab Prabowo menginginkan penerima manfaat program itu semakin luas.
"Nanti kita lihat, ya. Alhamdulillah (MBG) ini sudah berjalan, tapi Bapak Presiden merasa ingin bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan lebih merata lagi," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, 23 Januari 2025. “Kalau kita bisa menghemat, kan bisa dipakai sesuatu yang produktif.”
Foto 
