DPR Akan Beri Pemerintah Kesempatan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menanggapi kritik tentang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025. Puan mengatakan program andalan Presiden Prabowo Subianto ini masih terbilang baru dan pemerintah masih perlu menyempurnakannya.

Oleh karena itu, Puan berkata DPR akan memberi ruang bagi pemerintah khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi. “Kita kasih kesempatan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan. Tentu saja suatu program baru perlu banyak hal yang dilakukan, dalam teknis-teknis di lapangannya,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di gedung Nusantara IV, kompleks parlemen, Kamis, 30 Januari 2025.

Puan pun merespons pertanyaan wartawan tentang masalah pembayaran mitra program MBG dan apakah DPR bakal memberi evaluasi atau mendorong digantinya kepala BGN. Saat ini, jabatan Kepala BGN dipegang oleh Dadan Hindayana.
 
Puan berkata DPR akan tetap mengawal kinerja pemerintah dalam menjalankan program ini. “Kita tetap kawal di DPR untuk pemerintah melakukan evaluasi-evaluasi,” kata dia.
 
BGN menggandeng sekitar 30 ribu mitra untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi program MBG. Kesempatan menjadi mitra terbuka bagi masyarakat secara umum. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, hingga lembaga lain yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi bisa mendaftarkan diri.
 
Mitra program MBG termasuk menjadi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasok bahan pangan lokal, dan penyedia makanan/minuman bergizi lainnya. Adapun di bulan pertama pelaksanaan MBG, BGN menerapkan sistem reimbursement atau pengembalian biaya setelah mitra terlebih dahulu membayarkan kebutuhan makanan.

Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan sistem reimbursement ini tidak berlaku lagi per Februari 2025. Dadan mengatakan BGN telah merancang sistem pembayaran pengganti.
 
“Melalui virtual account (akun virtual) dengan metode lumpsum (pembayaran sekaligus),” kata Dadan kepada Tempo saat ditanya mekanisme pengembalian pembayaran atau reimbursement pada Rabu, 29 Januari 2025. 
 
Ia menyatakan para mitra MBG akan menerima pembayaran di rekening mereka secara serempak, alih-alih menalangi biaya operasional terlebih dahulu. Meski begitu, ia belum bisa mengungkap apakah penyaluran biaya operasional MBG akan dibayar langsung sesuai rancangan anggaran per bulan. Dadan mengeklaim mekanisme secara rinci masih dibahas di internal BGN. “Sedang kami atur term-nya,” kata Dadan.

Dadan juga menyampaikan akan ada tambahan SPPG mulai Februari 2025. Jumlah SPPG baru akan hampir setara dengan jumlah yang telah beroperasi sejak Januari. “Akan ada minimal tambahan 230-an SPPG yang baru,” ujarnya.
 
Hingga kini, program MBG sudah dijalankan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 SPPG yang beroperasi. Dengan tambahan SPPG yang akan diresmikan bulan depan, setidaknya akan ada 468 dapur yang memproduksi makanan untuk MBG. Namun Dadan enggan merinci di mana sebaran titik SPPG baru. Ia hanya memastikan lokasi SPPG baru tersebar di seluruh Indonesia.
 
Dian Rahma Fika Alnina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Puan Maharani Minta Semua Pihak Tak Saling Curiga Soal Wacana Kampus Kelola Tambang