Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto meminta para relawan dan pendukung pasangan nomor urut 3 untuk menunggu hasil penghitungan manual Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Menurut dia, penghitungan manual ini akan membuktikan kepastian integritas dan keadilan proses Pemilu 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu, Andi menyebut TPN Ganjar-Mahfud terus mencermati hasil quick count dan exit poll yang dilakukan sejumlah lembaga survei.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Hasil quick count dan hasil exit poll merupakan salah satu instrumen yang kami lihat. Tapi, tentunya, hasil finalnya harus menunggu perhitungan manual yang nanti akan difinalisasi bersama antara Paslon 01, 02,03, pada akhir Maret 2024,” kata Andi di Posko Pemenangan, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Februari 2024.
Andi mengatakan hasil quick count belum bisa memutuskan bahwa hasil dan merepresentasikan demokrasi telah berjalan baik di negara ini. Sebab, pada hari pencoblosan 14 Februari 2024, TPN menerima cukup banyak laporan adanya indikasi kecurangan di lapangan.
Menurut Andi, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis bersama tim juga terus menganalisa laporan dan video terkait adanya pelanggaran.
“Itu yang sedang kami cermati, bahwa kami mengamati laporan-laporan dan video yang beredar. Ada hasil dari rapat-rapat di daerah tentang apa yang terjadi. Itu kami cermati. Bang Todung sudah mengumpulkan timnya untuk menganalisa laporan-laporan itu. Semoga yang di awal proses Pemilu 2024 ini, yang kami sebut sebagai awal dari mendung demokrasi, bisa menghasilkan Pemilu demokratis dan komitmen kita yang mengawal prosesnya secara baik,” kata Andi.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto merekomendasikan kepada Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud membentuk tim khusus untuk mengumpulkan berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Hasto menyebut kecurangan di Pilpres telah melewati batas.
"DPP PDI Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir. Suara rakyat adalah suara kebenaran karena itulah seluruh struktur PDI Perjuangan bersama dengan sukarelawan saksi dan kerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura terus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, pada Rabu, 14 Februari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.
Tim khusus ini, kata Hasto, bisa diisi oleh orang hukum dan para pakar yang berkaitan dengan demografi. "Kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada dan tim khusus ini tentu saja juga akan menampung dari pihak-pihak yang punya interest begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia," jelas Hasto.
Hasto mengklaim operasi kecurangan di Pilpres 2024 sudah diprediksi dan banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok prodemokrasi. Hasto menyebut elemen masyarakat sipil paling banyak bersuara baru terjadi di Pilpres 2024 ini setelah reformasi.
"Artinya memang ada suatu persoalan yang sangat fundamental yang berkaitan dengan legitimasi pemilu, baik itu proses maupun dari hasil pemilu itu sendiri," kata Hasto.
Oleh karena itu, Hasto mengatakan dirinya melihat adanya kecurangan dalam Pemilu 2024 ini. Dia mengklaim PDIP juga sudah memiliki bukti materiil dan fakta hukum.
"Seluruh aspirasi nantinya akan disampaikan melalui tim khusus yang akan segera dibentuk oleh Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud," kata Hasto.
Hasto menganggap terjadi anomali demokrasi apabila melihat hasil hitung Pilpres 2024, meski produknya tak bisa dijadikan patokan karena penghitungan resmi akan dilakukan KPU RI. Kendati demikian, Hasto menyebut dari hasil hitung cepat bisa dibandingkan antara pemilihan dalam negeri dengan luar negeri yang melahirkan sebuah anomali.
"Apa yang menjadi harapan rakyat baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda," kata Hasto.
Hasto menambahkan, “Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih."