Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury menanggapi soal rencana percepatan pembangunan kawasan industri pupuk di Papua Barat. Ia menyebutkan masih ada sejumlah persoala yang harus menjadi perhatian khusus dalam proyek tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Perlu menjadi perhatian khusus terkait feasibility study (FS) proyek agar angka Internal Rate of Return (IRR) yang diproyeksikan tidak berbeda jauh dengan realisasinya nanti," ucap Pahala dalam kick-off meeting pembangunan kawasan industri pupuk, dikutip dari keterangan resmi BKPM pada Selasa, 28 Februari 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu, Pahal menyoroti soal pembebasan lahan kawasan pembangunan pabrik yang memerlukan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kemudian koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) soal dengan penyiapan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan akses jalan.
Menurutnya, perlu dipastikan produksi gas di kawasan Timur Indonesia apakah betul-betul dapat termonetisasi dan mampu menghasilkan pupuk. "Karena fasilitas produksi pupuk di Timur belum ada," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan siap mengawal percepatan pelaksanaan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Papua Barat. Ia pun telah bekerja sama dengan Satuan Tugas Percepatan Investasi dan kementerian terkait untuk mendorong hilirisasi gas bumi di Indonesia.
Selanjutnya: pembangunan pupuk di Provinsi Papua Barat merupakan proyek besar
“Proyek ini telah termasuk ke dalam PSN (Proyek Strategis Nasional). Karenanya, sesuai arahan Presiden, harus kami kawal sampai tuntas. Jangan sampai ada gerakan tambahan yang menghalangi pelaksanaan PSN,” kata Bahlil, Senin, 27 Februari 2023.
Bahlil menilai pembangunan pupuk di Provinsi Papua Barat merupakan proyek besar dan penting untuk mendorong pertumbuhan lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Terlebih, kata dia, selama ini kebutuhan pupuk untuk kawasan Indonesia bagian timur perlu didatangkan dari wilayah lain dan membutuhkan biaya logistik yang tinggi. Sehingga, kata dia, sulit untuk mengembangkan sektor pertanian.
Sebagai informasi, proyek Kawasan Industri Pupuk Fakfak, Papua Barat telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tanggal 12 Desember 2022. Penetapan itu berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Aturan itu juga merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Pilihan Editor: Bahlil Soal Percepatan Kawasan Industri Pupuk di Papua: Jangan Ada Gerakan Menghalangi PSN
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
