Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan tetap melaksanakan retret kepala daerah terpilih di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurut dia, pembekalan kepala daerah hasil pilkada 2024 itu diperlukan untuk mensinergikan program pemerintah pusat dan daerah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami merasa retret menjadi sangat penting," katanya saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 1 Februari 2025.
Dia mengatakan penghematan anggaran yang dimaksud Presiden Prabowo hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Sebab, menurut dia, jika agenda itu tergolong penting maka pemerintah tidak harus melakukan efisiensi anggaran.
"Efisiensi itu bukan berarti kegiatan yang memang diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan. Enggak gitu memaknainya," ucap politikus Partai Gerindra ini.
Dia memastikan pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai retret tersebut. Namun, Prasetyo mengatakan pemerintah belum mengalokasikan anggaran pembekalan kepala daerah itu.
"Belum, nanti Kementerian Dalam Negeri yang paham karena penyelenggaranya," kata Prasetyo.
Wacana retret untuk kepala daerah ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Dia mengatakan rencana para kepala daerah menjalani retret usai dilantik. Hal itu dilakukan untuk melakukan sinkronisasi program antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah materi untuk agenda pembekalan kepala daerah terpilih. Dia mengatakan ada tiga materi inti yang akan didapat oleh para kepala daerah yang dinyatakan menang di Pilkada 2024 itu.
"Intinya ada tiga materi pembekalan," katanya saat dihubungi pada Sabtu, 1 Februari 2025.
Bima beruhar materi retret itu akan fokus penyatuan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah. Di antaranya sinkronisasi visi misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat, pemahaman tugas dan kewenangan, serta kepemimpinan.
Pemerintah, ujar dia, juga telah menyiapkan beberapa pemateri untuk memberikan pembekalan kepada kepala daerah terpilih tersebut. Dia mengatakan bahwa mayoritas pemateri berasal dari jajaran menteri dan kepala badan di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.
"(Pematerinya) menteri, kepala badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Lemhanas," ucapnya.
Selain dari pejabat negara di Kabinet Merah Putih, Bima mengatakan bahwa agenda retret ini turut menghadirkan pemateri dari beberapa tokoh di luar pemerintahan. Tokoh-tokoh itu akan mengisi tema kepemimpinan.
