Cerita Sudirman Said Soal Freeport yang Dibantah Jokowi

Namun, Sudirman mengatakan, asisten pribadi presiden Jokowi membisiki Sudirman Said bahwa pertemuan itu tak pernah ada. Dari keterangan Sudirman, bisikan itu terjadi sesaat sebelum ia masuk ke ruangan kerja presiden. "Sebelum masuk ke ruangan kerja, saya dibisikin oleh asisten pribadi (Presiden) 'pak Menteri, pertemuan ini tidak ada'. Saya lakukan ini (menceritakan ulang) semata-mata agar publik tahu,” ujar dia.

Bahkan, Sudirman melanjutkan, demi merahasiakan pertemuan itu, Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara yang mencatat setiap jadwal Presiden pun tidak tahu. "Kan ada Setneg, Setkab tapi dibilang pertemuan ini tidak ada," tutur dia.

Presiden Jokowi didampingi (Ki-Ka) Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menko Perekonomian Sofyan Jalil mengumumkan turunnya harga BBM di halaman Istana, Jakarta, 16 Januari 2015. Harga baru premium akan menjadi Rp. 6600 dan solar Rp 6400 perliter. TEMPO/Aditia Noviansyah

Singkat cerita, Sudirman masuk ke ruang rapat di Istana Negara. Sesampainya di ruangan rapat, Sudirman sangat kaget di dalam ada James R. Moffet, saat itu bos Freeport McMoran Inc bersama Jokowi.

"Tidak panjang lebar presiden mengatakan 'tolong disiapkan surat seperti apa yang diperlukan. Kira-kira kita ini menjaga kelangsungan investasi nanti dibicarakan setelah pertemuan ini'. Baik,” kata Sudirman menceritakan ulang percakapan saat itu.

Di pertemuan itu, Sudirman berujar Moffet menyampaikan draf tentang kelangsungan investasi PT Freeport di Indonesia. Namun, Sudirman tak mau dan memilih membuat draf yang posisinya lebih menguntungkan Indonesia.

"Saya bilang ke Moffet 'bukan begini cara saya kerja. Kalau saya ikuti draf-mu, maka akan ada preseden negara didikte oleh korporasi. Dan saya akan buat draf yang melindungi kepentingan republik'," kata Sudirman.

Setelah draft yang dibuat Sudirman selesai, ia menemui presiden Jokowi untuk menunjukkan rancangannya itu. "Saya katakan (ke Presiden) 'drafnya seperti ini dan saya belum tanda tangan'. Bapak dan ibu tahu komentar presiden apa? Presiden mengatakan 'lho begini saja sudah mau. Kalau mau lebih kuat yang diberi saja',” kata Sudirman.

Surat tertanggal 7 Oktober 2015 itulah yang disebut-sebut sebagai cikal bakal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia di Papua.

“Surat 7 Oktober 2015. Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik,” kata Sudirman seperti dalam siaran pers yang diterima Tempo, Rabu, 20 Februari 2019. Kisah itu disampaikan Sudirman dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Institut Harkat Negeri di Jakarta.

Dengan demikian, lanjut Sudirman, surat tanggal 7 Oktober 2015 itu bukan inisiatif dirinya, melainkan perintah presiden Jokowi. "Jadi draf yang saya punya ini aman, tidak merusak," tutur caleg Gerindra itu.

Baca juga: Ignasius Jonan Tanggapi Cerita Sudirman Said Soal Freeport

Namun tudingan Sudirman Said itu dibantah Presiden Jokowi.

"Saya ketemu (Moffett), enggak sekali dua kali, gimana sih kok diam-diam? Ya ketemu bolak balik, enggak ketemu sekali dua kali," ujar Jokowi saat ditemui di Hotel El Royale Kelapa Gading, Jakarta pada Rabu, 20 Februari 2019.

Jokowi mengatakan, beberapa kali pertemuannya dengan bos Freeport itu memang berbicara perpanjangan izin operasi dan semua pertemuan tersebut diklaim tidak digelar secara rahasia. "Diam-diam gimana? Pertemuan bolak-balik. Kalau pertemuan, pasti ngomong. Enggak diam-diam. Ada-ada saja," ujar Jokowi setengah berkelakar.

Dia melanjutkan, sejak awal bos Freeport itu memang meminta perpanjangan kontrak, pun dalam beberapa pertemuannya dengan Moffet. "Tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita memiliki keinginan itu (untuk menguasai 51 persen saham), masa enggak boleh?" ujar Jokowi.

Ketika ditanya apakah Sudirman Said bermaksud memfitnah dirinya di tahun politik ini, Jokowi enggan berkomentar. "Ah!," ujar Jokowi sambil berlalu.