Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Forum Komunikasi Calon Anggota Dewan Perwakikan Daerah (DPD) Jawa Barat meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU agar menghentikan sementara aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap. Alasannya, menurut juru bicara forum itu Andri Perkasa Kantaprawira, karena informasi Sirekap telah memberikan informasi yang bisa jadi keliru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tentang siapa yang meraih empat besar calon anggota DPD RI Jawa Barat,” ujarnya Jumat, 16 Fabruari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya menurut Andri, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengakui terjadi kekeliruan di aplikasi Sirekap. Akibatnya angka penghitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) jadi berbeda hasil. “Bahwa kekeliruan data tersebut terjadi di 2.325 TPS atau 0,64 persen merupakan pengakuan yang mengecil-ngecilkan masalah ditengah persoalan krusial tentang keabsahan proses dan hasil Pemilu,” kata dia.
Forum Komunikasi Calon Anggota DPD RI Jawa Barat Andri dibentuk sebelum masa kampanye. Melalui Whatsapps Group terhimpun 31 orang calon anggota DPD RI Jawa Barat. “Suara rakyat yang diamanatkan kepada kami harus tetap diaktualisasikan dalam kehadiran kami dalam persoalan publik,” kata Andri.
Sebagian anggota forum membahas soal masalah Sirekap, Kamis 16 Februari 2024, di kantor Sekretariat DPD RI Perwakilan Jawa Barat di Bandung dalam pertemuan langsung serta jarak jauh. Mereka antara lain Eni Sumarni, Dede Ammar, Andri Perkasa Kantaprawira, Robby Maulana Dzulkarnaen, Biben Fikriana, dan Elan Heryanto. Forum itu juga meminta agar KPU tetap mengotimalkan unggahan data-data hasil perolehan suara dari TPS sebagai hasil asli pilihan rakyat sampai 100 persen.
Mereka mengasumsikan masih ada sekitar 12,8 juta data pemilihan DPD yang belum terbaca dengan baik karena persoalan formulir C1 dari TPS. Para calon mengaku khawatir akan lebih banyak suara tidak sah pada Pemilu DPD RI Jawa Barat.
Rencananya forum itu akan menyurati Ketua DPD RI AA. La Nyalla Mahmud Matalitti agar bersikap secara institusional terhadap buruknya kinerja Sirekap. ”Dengan mengevaluasi kinerja KPU termasuk yang berkaitan dengan apa, siapa dan mengapa terjadi masalah pada Sirekap,” ujar Andri.
Foto 
