Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Muzani mengatakan pembahasan pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya berhenti kemarin. "Pembahasan sepihak saja oleh DPR juga enggak bisa," kata Muzani di kompleks parlemen pada Rabu, 25 Oktober 2017.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, pembahasan Densus seharusnya dihentikan berdasarkan keputusan rapat terbatas pemerintah yang digelar kemarin, Selasa, 24 Oktober 2017. Keputusan pemerintah menunda pembentukan Densus Antikorupsi pada 2018, seperti yang diinginkan Polri dan Komisi Hukum, menunjukkan pemerintah tidak tertarik dengan ide itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dengan pemerintah tidak lagi tertarik untuk melanjutkan, ini selesai." Sebelumnya, Muzani mengatakan pembentukan Densus Antikorupsi merupakan duplikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Muzani mengatakan fraksi partainya di parlemen menolak pembentukan densus itu.
Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menerima sikap pemerintah yang belum menyetuji pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ketua Komisi Hukum, Bambang Soesatyo, yakin satuan ini akan tetap dibentuk dalam waktu dekat meski urung terjadi tahun ini.
Menurut Bambang, pemerintah hanya menunda pembentukan unit ini dan bukan menolak sepenuhnya. "Dalam bahasa politik, menunda dan mengkaji itu berarti masih bisa memberi ruang untuk dijalankan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.
