Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua tim transisi gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno Ima Mahdia memastikan keluarga pahlawan akan tetap mendapat bantuan meski anggaran untuk mereka dicoret dalam APBD 2025. Dia mengatakan Pramono Anung dan Rano Karno akan mengembalikan anggaran tersebut dalam APBD Perubahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya telah melaporkan hal ini kepada Mas Pramono dan memastikan bahwa anggaran ini akan dikembalikan dalam APBD Perubahan,” ujar dia melalui keterangan tertulis pada Jumat, 14 Februari 2025
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk program ini dalam APBD 2025. Namun, dalam proses evaluasi, Kementerian Dalam Negeri mencoret anggaran tersebut.
“Saya sudah meminta klarifikasi kepada Dinas Sosial, dan memang benar bahwa anggaran ini sebelumnya sudah masuk dalam APBD 2025, tetapi dicoret oleh Kemendagri,” kata Ima.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan, APBD Perubahan baru dapat disahkan beberapa bulan ke depan. Namun, dia memastikan bahwa para keluarga pejuang tetap mendapatkan bantuan selama masa tunggu ini.
Salah satu opsi yang sedang dia dorong adalah menggunakan anggaran dari Badan Amil Zakat DKI Jakarta agar keluarga pahlawan tetap mendapatkan dukungan yang layak. “Mereka tidak boleh dibiarkan tanpa dukungan hanya karena alasan administratif,” ucap dia.
Dengan adanya kepastian ini, Ima berharap agar keluarga pahlawan tetap mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan, baik melalui APBD Perubahan maupun bantuan sementara dari Bazis Jakarta.
Lebih lanjut, Ima pun meminta agar semua pihak menghormati jasa para pejuang dan keluarganya. Dia menilai, keluarga pahlawan telah memberikan kontribusi besar bagi negara dan tidak seharusnya diabaikan oleh pemerintah.
“Ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi juga soal penghormatan kepada mereka yang telah berjuang demi bangsa. Kami akan memastikan bantuan ini tetap ada dan tidak terputus,” ujar Ima.
Sebelumnya, Pemprov Jakarta resmi menghapus anggaran penghargaan bagi keluarga pahlawan mulai tahun 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam dalam surat edaran nomor e-0063/SO.03.05 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jakarta Premi Lasari.
Dalam surat tersebut, Premi mengatakan, dihapuskannya anggaran penghargaan bagi keluarga pahlawan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi yang tengah dilakukan Pemprov Jakarta.
"Berdasarkan hasil evaluasi program dan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini kami sampaikan bahwa alokasi anggaran untuk pemberian penghargaan kepada Keluarga Pahlawan, Janda Pahlawan dan Janda Perintis Kemerdekaan ditiadakan terhitung mulai Tahun Anggaran 2025," ujar Premi dikutip dari keterangan tertulis, Jumar, 14 Februari 2025.
Foto 
