Kasus Partai Demokrat, Pengamat: Pembajakan Pimpinan Partai Bisa Secara Cepat

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai upaya pembajakan partai politik bisa dilakukan secara cepat dan sistematis. Pernyataan Khoirul Umam yang juga Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC) itu menanggapi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengenai adanya upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut oleh kelompok tertentu.

"Wajar AHY merespons cepat dan tegas. Karena jika dibiarkan, tindakan makar itu bisa berjalan cepat dan sistematis," kata Umam di Jakarta, Senin, 1 Februari 2021.

Sikap responsif AHY, menurut Umam, dapat dipahami. Sebab, jika tidak diantisipasi, upaya pembajakan kepemimpinan politik itu bisa dilakukan secara cepat dan sistematis. Umam mencontohkan apa yang terjadi pada Partai Berkarya. Semula, pihak-pihak internal Partai Berkarya tidak percaya bahwa pencaplokan kepemimpinan partai tersebut akan terjadi.

Namun ketika tiba-tiba muncul gerakan KLB dadakan, kemudian dengan begitu cepat mendapatkan legalisasi Kemenkumham, mereka baru terkaget-kaget. “Itu akibat dari sikap menyepelekan setiap informasi intelijen. Dalam dunia intelijen, sekecil apa pun informasi tidak boleh disepelekan, meskipun tidak boleh dipercaya begitu saja," kata Umam.

Oleh karena itu, kata Umam, sikap tegas AHY tepat sebagai upaya untuk membentengi partainya dari cara-cara politik kotor yang mencoba membajak kepemimpinan organisasi melalui jalan pintas. “Cara-cara semacam itu jelas tidak elok dan tak sesuai etika berdemokrasi. Otak pelakunya tak pantas menjadi pemimpin negeri,” kata Umam.

Sebelumnya, AHY menyatakan bahwa ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat melalui kongres luar biasa. Menurut AHY para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan itu merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Demokrat dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. "Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar AHY.

Baca Juga: Penjelasan AHY Soal Orang Dekat Jokowi Ingin Rebut Posisi Ketua Umum Demokrat