Kata Peneliti TII Soal Fenomena Golput pada Pilkada Jakarta 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Felia Primaresti, menuturkan fenomena tingginya angka masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih atau golput pada Pilkada Jakarta 2024 perlu evaluasi dan introspeksi dari para pihak berkepentingan.

Alih-alih saling tuduh, kata dia, seharusnya masing-masing pihak mengevaluasi dan introspeksi diri apa saja yang menyebabkan angka partisipasi pada Pilkada Jakarta turun. 

“Jika evaluasi dan introspeksi tidak dilakukan dengan tindak lanjut yang nyata, hal ini berpotensi membuat kepercayaan masyarakat terhadap proses politik semakin menurun,” kata Felia dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.

KPU Jakarta mencatat jumlah partisipasi pemilih Pilkada Jakarta 2024 hanya sekitar 4,3 juta suara, sementara jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 8,2 juta. Artinya, partisipasi pemilih berada di angka 53,05 persen. Pada Pilkada 2007 dan 2012, partisipasi pemilih mencapai sekitar 65 persen. Sedangkan Pilkada 2017 jumlahnya meningkat lebih dari 70 persen.

Felia mengatakan tingginya angka golput pada Pilkada Jakarta 2024 mengisyaratkan adanya kejenuhan masyarakat terhadap kontestasi politik. Apalagi, pilkada digelar dalam tahun yang sama dengan penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif.

“Angka golput kita tinggi sekali dan dalam konteks Jakarta, saya rasa hal ini lebih dari sekadar malas pergi ke TPS. Ada masalah yang lebih mendasar yang perlu diatasi oleh para politisi,” tuturnya.

Dia juga menyoroti narasi saling tuduh kecurangan yang dilontarkan antarkubu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, serta mempertanyakan bentuk konkret klaim kecurangan dimaksud. Menurut dia, klaim kecurangan harus dibuktikan para pasangan calon lewat jalur hukum dengan melibatkan pihak penyelenggara pilkada, penegak hukum, serta saksi.

“Pasangan calon mana pun harus siap melakukan pembuktian jika menghadapi tuduhan kecurangan, jadi bukan hanya menggugat. Semua ini pada akhirnya justru memperlihatkan kembali bahwa evaluasi mendalam sangat dibutuhkan untuk mengatasi polemik dalam tahapan penyelenggaraan pilkada,” kata Felia.

Dia menekankan pentingnya semua pihak menempatkan kepentingan masyarakat, membangun kembali kepercayaan publik terhadap proses politik, dan memperbaiki partisipasi masyarakat lebih penting daripada terjebak dalam konflik berlarut.

“Penting juga untuk menghormati proses dan hasil perhitungan suara yang ada, serta ikut menciptakan kondisi yang kondusif pascapilkada dan apa pun langkah selanjutnya, tetap harus melalui proses hukum,” kata Felia menambahkan.

Pada Ahad, 8 Desember 2024, KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, yakni 2.183.239 suara atau 50,07 persen. Sementara pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 1.718.160 suara atau 39,40 persen dan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara atau 10,53 persen.

KPU Jakarta Gandeng Berbagai Pihak Evaluasi Rendahnya Partisipasi Pemilih

Adapun KPU DKI Jakarta akan menggandeng berbagai pihak untuk mengevaluasi rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Jakarta 2024. Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta Doddy Wijaya mengatakan, untuk mengetahui penyebab partisipasi rendah di Pilkada Jakarta, perlu adanya kajian lebih dalam. Untuk itu, perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kami akan melakukan evaluasi lebih lanjut ya. Kami akan melakukan riset, melakukan kajian. Mungkin kami bisa mengundang lembaga yang kredibel atau kampus untuk meneliti voting behavior atau perilaku memilih,” kata Doddy di Jakarta pada Ahad, 8 Desember 2024.

Doddy mengatakan masih menunggu hasil kajian untuk menjawab pertanyaan terkait hal tersebut. Tujuannya, agar hasil yang didapat objektif dan tidak berandai-andai.

ANTARA

Pilihan editor: Reaksi Gerindra atas KPU Umumkan Pramono-Rano sebagai Pemenang Pilkada Jakarta