Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Co captain tim nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Sudirman Said, merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pertama kita semua terkejut. Itu seperti berbalik dari apa yang selama ini (Jokowi) ungkapkan terus-menerus," kata Sudirman kepada wartawan di Rumah Perubahan di Jalan Brawijaya Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sudirman menjelaskan mengapa polisi, Aparatur Sipil Negara atau ASN, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan presiden diminta netral. Alasannya, kata dia, karena mereka mempunyai kewenangan publik. "Nah, dikhawatirkan kalau kewenangan publik itu digunakan untuk berpihak pada partai atau kandidat tertentu," ujar Sudirman.
Sebab itu, dalam pemilihan umum itu, kata Sudirman, mereka diminta untuk tidak berpihak kepada pasangan tertentu. "Karena itu sudah benar bahwa seluruh aparat negara diminta untuk netral. Netral itu satu, prinsip," ujar dia.
Menurut dia, akan sulit seorang pejabat negara benar-benar melepaskan fasilitas negara jika presiden ataupun menteri turun kampanye."Tapi sebagai pejabat negara, pernah tidak terlepas dari fasilitas negara, sulit, kan?" tutur dia.
Dia mencontohkan ketika dirinya menjabat sebagai menteri. Kesibukan menteri dengan menggunakan mobil dinas, tinggal di rumah dinas, hingga rombongan keluar kota diurus menggunakan dana negara. "Itu baru menteri, bagaimana presiden?" ucap mantan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
Sementara itu, kata dia, presiden sekali bergerak dikawal oleh Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres) dan menggunakan kendaraan hingga fasilitas penginapan. "Dari aspek itu, tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan," ujar dia.
