Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kelompok relawan presiden ke-7, Joko Widodo, sudah menyampaikan kesiapannya untuk bertransformasi menjadi partai politik. Mereka siap menjadi kendaraan politik bagi Jokowi, seandainya tidak memilih bergabung ke parpol yang ada seusai dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Beberapa elemen relawan Pak Jokowi siap menjadi partai, dan tinggal tunggu perintah beliau,” kata Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Utje Gustav melalui pesan singkat kepada Tempo pada Kamis, 19 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Utje mengatakan, jika Jokowi masuk ke salah satu partai dan menjadi anggota biasa, BaraJP tetap nyaman. Tetapi jika Jokowi masuk salah satu parpol dan menjadi petinggi, mungkin akan menimbulkan dinamika lain. “Karena relawan beliau pun multipartai,” katanya.
Kelompok relawan Projo, juga menyampaikan sikap yang serupa. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko mengatakan organisasinya siap berubah menjadi partai untuk mengakomodasi kepentingan politik Jokowi.
Namun demikian, Handoko mengaku sampai saat ini belum ada pembicaraan serius antara Projo dan Jokowi mengenai rencana tersebut. Karenanya, dia tidak mau berspekulasi tentang hal tersebut dan tetap menunggu langkah Jokowi terhadap Projo.
"Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja," kata Handoko dikutip Antara, Rabu, 18 Desember 2024. Handoko mengatakan pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapa pun yang mendukung langkah politik mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Dewan Pimpinan Pusat PDIP resmi memecat Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu, 14 Desember 2024. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun membacakan tiga surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta, Senin.
Dalam tiga surat yang dibacakan oleh Komarudin, PDIP menyatakan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby merupakan sanksi yang diberikan oleh partai kepada mereka. Jokowi dianggap menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi dengan perubahan aturan yang meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden.
Jokowi menghormati keputusan yang diambil oleh para petinggi PDIP. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan tidak dalam posisi membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi.
“Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian, ya karena itu keputusan sudah terjadi. Nanti, waktu yang akan mengujinya ya. Saya rasa itu saja,” kata Jokowi di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa, 17 Desember 2024. Siang itu, Jokowi selesai menerima kunjungan dari sejumlah relawan Bara JP.
Ketika ditanya ke mana dia akan berlabuh setelah dipecat PDIP, Jokowi irit bicara. Jokowi kembali menekankan bahwa dirinya sekarang partai perorangan. Namun demikian, Jokowi sudah beberapa kali dikaitkan dengan Partai Golkar dan Partai Gerindra.
Kans Jokowi Gabung Golkar dan Gerindra
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan belum melakukan pembahasan ihwal jabatan apa yang akan diberikan kepada Jokowi dan Gibran apabila berlabuh nantinya. Dia menjelaskan, status anggota kehormatan pada Jokowi dan Gibran, belum terlegitimasi secara penuh. Sebab, penetapan anggota kehormatan harus dilakukan dengan diterbitkannya surat keputusan oleh DPP.
"DPP belum mengeluarkan surat keputusan tentang anggota kehormatan ini," kata Sarmuji pada Rabu, 18 Desember.
Peluang Jokowi bergabung dengan Partai Gerindra sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto. Jokowi dan Prabowo bertemu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Jumat, 6 Desember lalu. Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu sebelumnya telah mengatakan partainya terbuka jika Jokowi akan bergabung. Namun ia mengakui partainya tidak bisa memaksa Jokowi masuk.
Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menemui Jokowi di rumahnya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, pada Selasa, 10 Desember 2024. Ahmad Muzani mengatakan, kunjungan itu sekaligus menginformasikan bahwa Partai Gerindra akan menggelar kongres pada Februari 2025.
“Insyaallah Partai Gerindra menggelar Kongres pada 2025. Kami juga menyampaikan undangan kepada beliau,” ujar Muzani kepada awak media seusai pertemuan dengan Jokowi pada Selasa, 10 Desember 2024.
Ahmad Muzani sempat mendapatkan pertanyaan dari wartawan seputar peluang Presiden ke-7 Indonesia atau Jokowi bergabung dengan partainya. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu tidak menjawab secara gamblang dan hanya mengulas senyuman. Ia hanya mengatakan belum mengetahui soal itu.
Andi Adam dan Septia Ryanthie berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Ihwal Kapan Projo Jadi Parpol, Sekjen: Tunggu Perintah Jokowi