Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Informasi Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan lembaganya belum mengetahui kelanjutan pembongkaran pagar laut. Dia meminta persoalan tersebut ditanyakan ke Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) yang sebelumnya mengikuti pembongkaran itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Kepala BGN Sebut Potensi Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya kurang monitor juga ya, karena kan yang mengikuti langsung kan TNI Angkatan Laut ya. Jadi mungkin kalau pertanyaan itu bisa langsung tanya ke Dispenal," kata Frega setelah melakukan tour Lorong Sejarah, Jakarta, Sabtu, 25 Januari 2025.
Menurut dia, pagar laut itu juga merupakan wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang membahas persoalan kepemilikan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik atau SHM.
"Kalau kemarin sementara ini belum ada ya. Makanya kalau kemarin kan kalau dilihat yang ke sana kan, lebih fokusnya kan pada KKP dan TNI Angkatan Laut dengan ATR BPN," ujar dia.
Sebelumnya, TNI Angkatan Laut dan personel gabungan lintas instansi membongkar pagar laut di pesisir pantai utara Tangerang, Banten, Rabu, 22 Januari 2025. Sebanyak 281 armada dikerahkan termasuk TNI AL mengerahkan 33 armada dan tiga tank amfibi.
Pada pembongkaran itu, TNI AL menargetkan bisa membongkar 5 kilometer pagar laut. Jumlah ini meningkat dari pembongkaran pada Sabtu, 18 Januari 2025 lalu sepanjang 2,5 kilometer.
Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) III Jakarta Brigen TNI Harry Indarto mengatakan TNI AL bersama personel gabungan melakukan pembongkaran di dua titik. "5 kilometer di sini ya (Tanjung Pasir). Pelaksanaan pembongkaran pagar hari ini di sini dan Kronjo," kata Harry saat ditemui Tempo di Pantai Tanjung Pasir, Rabu pagi.
Adapun pengerahan amfibi salah satunya untuk memudahkan para personel saat proses penarikan pagar laut yang sudah menancap dalam di perairan. Harry mengatakan tiga unit tank amfibi ini juga digunakan untuk mengangkut sejumlah tamu VIP masuk ke perairan.
Selain tank amfibi, armada lain yang dikerahkan yakni 3 kapal patroli, 4 ridig inflatable boat (RIB), 7 sea rider, 14 perahu karet, 1 combat boat, dan 2 unit ambulans. Sementara itu, KKP mengerahkan 11 armada yang mencakup 4 kapal pengawas, 1 kapal unit reaksi cepat (URC), 4 RIB, 1 sea rider, dan 1 tug boat.
Hammam Izzuddin berkontribusi dalam pembuatan artikel ini
Pilihan editor: Tim Transisi Sebut Program Pramono-Rano Diterapkan Bertahap
Foto 
