Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md., menjelaskan perbedaan politik identitas dan identitas politik ketika memberikan Orasi Kebangsaan di Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat, pada Senin 18 Desember 2023. Menurut dia, politik identitas cara berpolitik yang mengutamakan kelompok primordial untuk menganggap pihak lain sebagai lawan atau musuh dan ini tidak diperbolehkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Yang tidak diperbolehkan itu ialah orang Minangkabau memilih orang Minangkabau dengan tujuan menghabisi etnis lain apabila calon yang diusungnya terpilih," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Selasa, 19 Desember 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sementara itu, dalam identitas politik Mahfud memberi contoh, ketika seseorang berasal dari etnis Minangkabau, maka orang tersebut diperbolehkan untuk memilih pemimpin dari etnis tersebut Identitas politik ini menurut Mahfud diperbolehkan.
“Kedua istilah itu punya perbedaan signifikan. Contohnya, pemeluk muslim memilih calon dari barisan Islam dengan harapan aspirasinya ditampung oleh calon tersebut,” kata Mahfud.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, itu menyinggung pemilihan umum atau Pemilu sebenarnya bukan untuk memilih pemimpin yang sempurna, tapi memperkecil peluang orang jahat memimpin. Menurut dia, orang yang memilih maupun tidak, hasilnya akan jadi pemimpin dan tunduk pada kebijakannya.
“Orang yang apatis bisa jadi korban keputusan politik dan tak ada orang yang tidak terikat keputusan politik yang menang. Jangan bilang ogah ikut politik," kata Mahfud.
Oleh karena itu, Mahfud mengajak mahasiswa untuk aktif dalam gelaran Pemilu periode ini. Dia mengatakan mahasiswa jangan berpikir tidak ada calon yang bagus,tetapi pilih yang terbaik atau yang paling sedikit kejelekannya.
Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengajak mahasiswa untuk menjadi pemilih rasional. Menurut dia, mahasiswa harus cari pemimpin yang mau berdebat dan beradu visi dan misi. “Dan yang tak kalah pentingnya, juga melihat rekam jejak calon,” kata Mahfud.
Selain itu, Mahfud menyebut Pemilu harus diselenggarakan dengan jujur, adil, bebas, rahasia, dan tidak boleh ada paksaan. Menurut Mahfud, kalau prinsip itu tidak dilakukan akan menimbulkan kekacauan.
"Jangan mau diteror, ditekan, apalagi mau dibeli suaranya. Menurut ajaran agama, orang yang memilih karena disuap, tidak sesuai dengan hati nurani, itu seperti binatang. Nuraninya tidak hidup. Ingin milih itu, dikasih uang jadi berubah, jadi dia tidak pakai nurani. Punya mata dan telinga tapi tidak melihat dan mendengar kebenaran," kata Mahfud.
Pemilu, kata dia, merupakan mekanisme mengelola berbagai pandangan dan aliran politik. Pemilu untuk agregasi kepentingan. "Negara demokrasi kalau tidak ada Pemilu, maka tidak bisa disebut negara demokrasi. Konstitusi itu membatasi wilayah kekuasaan dan waktu, rutin mengevaluasi kepemimpinan secara," kata Mahfud.
Menurut dia, Pemilu yang digelar lima tahunan itu untuk mengedepankan kepentingan negara di atas golongan dan tanpa diskriminasi. Kepentingan negara dan bangsa harus nomor satu karena dalam setiap pelaksanaan Pemilu, punya potensi perpecahan. "Ini ajakan untuk memilih pemimpin bersama. Bukan mengeliminir musuh. Bersatu setelah bertarung, siapa pun terpilih, itu pemimpin kita," ujarnya.
Foto 
